Fahd A Rafiq, tersangka dugaan korupsi terkait kasus alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, tiba di KPK usai melaksanakan shalat Ied di LP Cipinang, Jakarta, (19/8). ANTARA/Rosa Panggabean
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus muda asal Partai Golkar, Fahd El Fous, membeberkan identitas Haris Surahmah, pengusaha yang terlibat penyuapan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati.
Putra penyanyi dangdut A. Rafiq itu menyebut Haris staf ahli anggota DPR. "Haris itu staf ahli politikus Golkar," kata Fahd, Rabu, 26 September 2012. Namun, Fahd tidak bersedia membeberkan identitas politikus Golkar yang dia maksud.
KPK kembali memeriksa Fahd hari ini. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama. Kemarin, penyidik memeriksa Fadh sebagai tersangka suap proyek Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 2011.
Disamping Fahd, Wa Ode juga terjerat dalam kasus suap DPID. Sekarang, dia sedang menjalani persidangan dengan dakwaan bersalah menerima suap. KPK menduga Wa Ode telah menerima suap sebesar Rp 6,9 miliar dari Fahd.
Uang itu diberikan oleh Haris dengan maksud tiga daerah di Aceh, yaitu Kabupaten Bener Meriah, Aceh Besar dan Pidie Jaya, serta Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara masing-masing mendapatkan alokasi anggaran DPID sebesar Rp 40 miliar.
Karena kesepakatan tersebut tidak terealisasi, Haris menagih uang itu dikembalikan. Dalam persidangan kemarin, Wa Ode menyebut keterlibatan politikus Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Bekas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini mengatakan Fahd adalah staf Priyo.
Wa Ode juga kembali membeberkan adanya jatah para pimpinan DPR dan Badan Anggaran dalam program DPID berbiaya total Rp 7,7 triliun. Setiap pimpinan mendapat jatah sampai Rp 300 miliar. "Sudah saya jelaskan kepada penyidik KPK," kata Wa Ode.
Fahd yang dikonfirmasi membantah keterlibatan Priyo. Dia juga menegaskan bahwa Haris bukanlah staf ahli dari Priyo. Saat terus ditanya, Fahd berkelit bahwa wartawan sudah mengetahuinya. "Silahkan dicek saja di DPR," kata Fadh.
