Sejumlah siswa menjemur buku pelajarannya yang basah terendam banjir di SDN Kalibata 08, Jakarta. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO , Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar mengatakan pengadaan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) akan masuk dalam anggaran Bantuan Operasional Sekolah mulai tahun 2013.
Tujuannya, agar pengadaan LKS baik dari segi anggaran maupun materi buku bisa lebih diawasi oleh pemerintah. “Ini perlu dilakukan untuk melindungi anak didik karena banyak materi pelajaran yang bermasalah terdapat dalam LKS,” kata Haryono, Ahad 23 September 2012.
Menurut dia, selama ini pengadaan maupun pemilihan LKS diserahkan sepenuhnya kepada sekolah sehingga sulit diawasi. Pengadaan LKS diserahkan langsung kepada pihak sekolah agar mereka lebih kreatif dalam mencari inovasi materi yang mudah dicerna anak didiknya.
“Tetapi setelah ada kasus di Sukabumi, Kemayoran, dan terakhir di Mojokerto tentang Miyabi harus ada langkah yang diambil,” kata Haryono. “Jangan sampai kalau ada masalah, baru ditindak,” ujarnya.
Dengan masuknya LKS dalam anggaran BOS, maka pengawasan akan lebih mudah dilakukan. Soalnya pengadaan LKS perlu dipertanggungjawabkan melalui dokumen pengadaan dan fisik buku.
Pekan lalu Dinas Pendidikan Jawa Timur digegerkan oleh munculnya foto Maria Ozawa alias Miyabi di lembar kerja mata pelajaran Bahasa Inggris kelas XI SMP Islam Brawijaya, Mojokerto. Lembar kerja itu disusun oleh musyawarah guru bahasa Inggris SMP yang terdiri dari Sumantri, Moh. Jalil dan Giyono serta ditelaan oleh Muhyidin. Dalam buku itu foto setengah badan Miyabi nongol di halaman 36. Artis seronok itu mengenakan baju putih dengan belahan dada terbuka.
Sebelumnya, konten tak pantas dalam buku LKS juga pernah terjadi di Jakarta. Saat itu kisah Bang Maman dari Kali Pasir yang bercerita tentang perselingkuhan juga muncul di LKS untuk siswa SD.
