TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sejumlah tokoh masyarakat Papua menginginkan agar pemilihan kepala daerah di Papua melalui mekanisme perwakilan.
Pemilihan langsung dinilai tak cocok untuk provinsi paling timur itu. "Masyarakat Papua tak terlalu peduli dengan partai politik, namun sangat mementingkan suku," kata Gamawan di Jakarta, Kamis, 20 September 2012.
Dengan demikian, jika ada dua kandidat yang berasal dari suku berbeda, kemungkinan bentrok menjadi besar. Mantan Gubernur Sumatera Barat ini mencontohkan pilkada di Puncak Jaya yang menelan puluhan korban.
"Kementerian Dalam Negeri masih mengevaluasi pilkada langsung di Papua," ujar dia. Sejumlah tokoh bahkan meminta agar mekanisme pemilihan kepala daerah langsung ditiadakan hingga tingkat kabupaten.
Gamawan menilai hal tersebut tak bertentangan dengan demokrasi. "Ini bukan langkah mundur, karena demokrasi gaya barat itu belum tentu cocok dilaksanakan di negeri kita," ujar dia.
Pilkada langsung selama ini menimbulkan ongkos politik yang besar. "Bayangkan saja, sudah lebih dari 200 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Ini tak pernah terjadi di masa lalu," kata dia.
SUBKHAN JUSUF HAKIM
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
9 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
12 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
50 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
56 hari lalu
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca SelengkapnyaTidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main
20 November 2023
"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya