NU Minta Pilkada Dihapus  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Senin, 17 September 2012 08:57 WIB

Warga melintasi spanduk kampanye Pilkada DKI pasangan calon gubernur Fauzi Bowo-Nachrowi dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria di kawasan Pramuka, Jakarta Pusat, Rabu 27 Juni 2012. Janji-janji surga menghiasi spanduk untuk menarik simpati warga Jakarta. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Cirebon - Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama meminta pemerintah menghapus sistem pemilihan langsung gubernur dan bupati. Pasalnya, pemilihan langsung kepala daerah yang berjalan selama ini dinilai tak efektif dan hanya menghamburkan uang negara.

"Hanya mendidik rakyat menjadi pengemis pada kandidat, rakyat dididik menjual hati nuraninya demi fasilitas," kata Katib Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Malik Madani, di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Ahad, 16 September 2012. "Karena itu, kami merekomendasikan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD."

Rekomendasi ini diputuskan dalam sidang komisi bahtsul diniyah maudluiyah, sebuah forum yang membahas persoalan kontekstual dalam perspektif agama. Dalam forum ini, kata Malik Madani, disepakati bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih banyak negatif ketimbang manfaat.

Ia mencontohkan, sistem pemilihan langsung tak menjamin menghasilkan pemimpin terbaik. Kebanyakan malah memunculkan pemimpin terkaya. Padahal, kata Malik, biaya untuk menggelar pemilihan itu teramat besar.

Pemilihan pimpinan kepala daerah secara langsung juga kerap memicu politik uang. Akibatnya, kata dia, masyarakat jadi terbiasa menerima sogokan. Persoalan kekerasan yang sering kali mewarnai pemilihan secara langsung adalah kekerasan di tingkat bawah. "Kantor KPU dan bupati dibakar itu sudah jadi lazim," katanya.

Karena itu, Malik Madani melanjutkan, musyawarah Nahdlatul Ulama kemudian merekomendasikan agar gubernur dan bupati tak lagi dipilih secara langsung, tapi dikembalikan ke sistem sebelumnya, yakni dipilih oleh DPRD. "Memang ini tidak sepenuhnya bagus, tapi minusnya lebih kecil dibanding pemilihan langsung."

Jika gubernur atau bupati dipilih oleh DPRD, kata Malik, pengawasan politik uang lebih mudah diawasi. Biaya pemilihan pun otomatis jauh lebih kecil. Selain itu, sistem ini juga lebih sesuai dengan sila ke-4 Pancasila. "Lebih gampang mengawasi DPRD daripada masyarakat luas," katanya.

Hasil sidang komisi bahtsul diniyah maudluiyah ini akan dibawa ke rapat pleno musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama. Hasil rapat pleno kemudian diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan datang ke Pondok Pesantren Kempek, hari ini, Senin, 17 September 2012.

DWI RIYANTO AGUSTIAR

Berita terpopuler lainnya:
NU Bolehkan Hukum Mati Koruptor
Foto Toples Kate Juga Muncul di Koran Irlandia
Situs Porno Minati Foto-foto Hot Kate

Kekasih Olla Ramlan Calon Wakil Bupati Tangerang

Google Ternyata Pernah Menyewakan Kambing

Peluang Menang Jokowi dan Foke Imbang

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

5 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Prabowo Tiba di Kantor PBNU, Karpet Merah Digelar

7 hari lalu

Prabowo Tiba di Kantor PBNU, Karpet Merah Digelar

Prabowo disambut oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Baca Selengkapnya

Menteri hingga Panglima TNI Dijadwalkan Hadir di Halalbihalal PBNU

7 hari lalu

Menteri hingga Panglima TNI Dijadwalkan Hadir di Halalbihalal PBNU

Halalbihalal PBNU juga akan dihadiri duta besar negara sahabat.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Dijadwalkan Hadiri Halalbihalal PBNU Hari ini

7 hari lalu

Prabowo-Gibran Dijadwalkan Hadiri Halalbihalal PBNU Hari ini

Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato di acara tersebut.

Baca Selengkapnya

PMII Berdiri Sejak 1960, Ini Alasan dan Tugas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

18 hari lalu

PMII Berdiri Sejak 1960, Ini Alasan dan Tugas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Ini alasan berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII pada 1960.

Baca Selengkapnya

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

23 hari lalu

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

Masih ingat Lebaran 2011, saat pemerintah mundurkan sehari Idul Fitri. Emak-emak protes opor yang sudah dibuat tak jadi disantap esok hari.

Baca Selengkapnya

Hilal Sudah Terlihat, Muhammadiyah Tetapkan Idulfitri 1445 H Rabu 10 April 2024

26 hari lalu

Hilal Sudah Terlihat, Muhammadiyah Tetapkan Idulfitri 1445 H Rabu 10 April 2024

Keputusan berdasar pada Hisab Hakiki Wujudul Hilal yang jadi pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Baca Selengkapnya

Lebaran Tanggal Berapa? Ini Jadwal Idul Fitri 2024 Versi Muhammadiyah dan NU

27 hari lalu

Lebaran Tanggal Berapa? Ini Jadwal Idul Fitri 2024 Versi Muhammadiyah dan NU

Idul Fitri jatuh tanggal berapa? Untuk Muhammadiyah sudah ditetapkan jika Idul Fitri jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024. Lalu, NU kapan?

Baca Selengkapnya

PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

42 hari lalu

PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

KPU menetapkan Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024. Begini tanggapan PBNU dan PP Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

44 hari lalu

Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

PPP salah satu partai terlama sejak Orde Baru, selain PDIP dan Golkar. Ini profil dan perolehan suara sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024

Baca Selengkapnya