TEMPO Interaktif, Banda Aceh: Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) , Abdullah Puteh minta aparat penegak hukum dapat menyelesaikan kasus dugaan korupsi dalam dua bulan penerapan darurat sipil di Aceh. "Agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi. Diharapkan, dalam dua bulan pertama darurat sipil sudah ada penyelesaian, terutama kasus-kasus penting," kata Puteh yang juga Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) itu di Banda Aceh, Selasa (25/5). Menurut Puteh, sampai sekarang sudah ada tiga institusi penegak hukum di bidang korupsi: kepolisian,kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi, instansi mana yang lebih berwenang, Puteh menyerahkannya ke pemerintah.Saat ini, sejumlah kasus dugaan korupsi di Aceh ditangani polisi, kejaksaan dan KPK. Tim dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) misalnya, menangani kasus dugaan korupsi genset listrik senilai Rp. 30 miliar. KPK dan kejaksaan menangani kasus dugaan mark-up pembelian helikopter Rusia senilai Rp. 12,5 milyar yang dilakukan Pemerintah Provinsi NAD. Padahal kedua kasus itu disebut-sebut melibatkan Abdullah Puteh. Yuswardi A. Suud - Tempo News Room