TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Politik dan Dalam Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, Arif Wibowo, menilai Komisi Pemilihan Umum tak siap dalam menyelenggarakan pemilu. Meskipun tahapan persiapan pemilu sudah dilakukan, menurut dia, KPU terlihat gagap dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu itu.
Karena itu, Komisi Politik akan membentuk tim pengawas untuk memverifikasi partai politik. "Saya melihat masih banyak persiapan yang belum matang. KPU masih terlihat gagap dalam menyelenggarakan teknis kepemiluan," ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 11 September 2012.
Arif mengatakan, berdasarkan pantauannya, banyak masalah teknis yang berantakan dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Misalkan dalam proses verifikasi partai politik peserta pemilu. Sampai saat ini tak jelas data kependudukan yang digunakan KPU. "Nanti kami tanyakan. Tidak jelas data kependudukan mana yang dipakai."
Soal data kependudukan, Arif menemukan fakta penggelembungan data di sejumlah daerah. Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, jika merujuk pada data e-KTP, seharusnya data kependudukan daerah lebih kecil ketimbang data sebelumnya. "Seharusnya banyak KTP ganda yang ditertibkan lewat program e-KTP. Aneh kalau jumlah penduduk bertambah," kata dia.
Selain itu, proses verifikasi faktual diperkirakan Arif tak berjalan lancar jika KPU tak segera membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dengan jumlah 34 partai yang harus diverifikasi, tenaga KPU saat ini tak mungkin siap menyelesaikan verifikasi faktual.
Apalagi sampai saat ini KPU belum memiliki anggaran untuk melakukan verifikasi. Kondisi ini membuat Komisi Politik berencana membentuk tim untuk mengawasi proses verifikasi. "Kami tidak mau proses verifikasi ini dipersulit atau dipermudah," ujarnya.
Tak hanya mengawasi proses verifikasi, tim juga kemungkinan akan mengawasi proses lain dalam tahapan pemilu jika KPU tak juga menunjukan kinerja memadai. "Kalau masih seperti ini, mungkin saja pengawasan sampai tahap pemutakhiran data, tahap persiapan logistik pemilu, sampai perhitungan suara," katanya.
FEBRIYAN
Berita Terpopuler:
Emma Watson, Seleb Paling ''Berbahaya'' di Internet
Berobat, Dahlan Iskan Tertahan di Singapura
Kepergok Plesiran di Denmark, Anggota DPR ''Ngeles''
Inilah Daftar 10 Universitas Terbaik di Dunia 2012
Afridi Dipaksa Makan Bak Anjing di Penjara
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
6 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
3 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
4 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
7 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
7 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya