DPR: Persiapan Pemilu 2014 Berantakan  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Rabu, 12 September 2012 11:41 WIB

ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Politik dan Dalam Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, Arif Wibowo, menilai Komisi Pemilihan Umum tak siap dalam menyelenggarakan pemilu. Meskipun tahapan persiapan pemilu sudah dilakukan, menurut dia, KPU terlihat gagap dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu itu.

Karena itu, Komisi Politik akan membentuk tim pengawas untuk memverifikasi partai politik. "Saya melihat masih banyak persiapan yang belum matang. KPU masih terlihat gagap dalam menyelenggarakan teknis kepemiluan," ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 11 September 2012.

Arif mengatakan, berdasarkan pantauannya, banyak masalah teknis yang berantakan dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Misalkan dalam proses verifikasi partai politik peserta pemilu. Sampai saat ini tak jelas data kependudukan yang digunakan KPU. "Nanti kami tanyakan. Tidak jelas data kependudukan mana yang dipakai."

Soal data kependudukan, Arif menemukan fakta penggelembungan data di sejumlah daerah. Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, jika merujuk pada data e-KTP, seharusnya data kependudukan daerah lebih kecil ketimbang data sebelumnya. "Seharusnya banyak KTP ganda yang ditertibkan lewat program e-KTP. Aneh kalau jumlah penduduk bertambah," kata dia.

Selain itu, proses verifikasi faktual diperkirakan Arif tak berjalan lancar jika KPU tak segera membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dengan jumlah 34 partai yang harus diverifikasi, tenaga KPU saat ini tak mungkin siap menyelesaikan verifikasi faktual.

Apalagi sampai saat ini KPU belum memiliki anggaran untuk melakukan verifikasi. Kondisi ini membuat Komisi Politik berencana membentuk tim untuk mengawasi proses verifikasi. "Kami tidak mau proses verifikasi ini dipersulit atau dipermudah," ujarnya.

Tak hanya mengawasi proses verifikasi, tim juga kemungkinan akan mengawasi proses lain dalam tahapan pemilu jika KPU tak juga menunjukan kinerja memadai. "Kalau masih seperti ini, mungkin saja pengawasan sampai tahap pemutakhiran data, tahap persiapan logistik pemilu, sampai perhitungan suara," katanya.

FEBRIYAN

Berita Terpopuler:

Emma Watson, Seleb Paling ''Berbahaya'' di Internet

Berobat, Dahlan Iskan Tertahan di Singapura

Kepergok Plesiran di Denmark, Anggota DPR ''Ngeles''

Inilah Daftar 10 Universitas Terbaik di Dunia 2012

Afridi Dipaksa Makan Bak Anjing di Penjara

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

6 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya