TEMPO Interaktif, Jakarta: Selain mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) juga akan mengajukan judicial review terhadap Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2004, ke Mahkamah Agung. Demikian disampaikan Ikhsan Abdullah, kuasa hukum KH Abdurahman Wahid di Jakarta, Senin (24/5). Seperti diberitakan, berdasarkan SK KPU nomor 36/2004 tertanggal 22 Mei 2004, KPU menetapkan lima pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam penetapan itu, Gus Dur selaku calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat kesehatan. Gus Dur dinyatakan tidak sehat secara jasmani dan rohani berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia.Menurut Ikhsan, SK itu bersifat diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. KPU dianggap salah dalam menafsirkan pengertian "mampu secara jasmani dan rohani". Pengertian itu, kata Ikhsan, berbeda dengan pasal 6 ayat 1 UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan dan pasal 1 ayat 1 UU nomor 23/1992 tentang Kesehatan. Berdasarkan Undang Undang Kesehatan, penilaian kesehatan secara medik yang menyebutkan adanya kekurangan dari calon presiden dan wakil presiden tertentu, tidak berarti dikualifikasikan tidak sehat secara yuridis. "Perlu pembuktian secara faktual, apakah si calon masih memiliki kemampuan hidup produktif secara sosial dan ekonomis," kata Ikhsan lagi. Edy Can - Tempo News Room