TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, mengatakan lembaganya akan segera mengevaluasi agenda kunjungan kerja ke luar negeri para anggotanya. “Pemberitaan kunjungan kerja yang seolah diramaikan sesi wisatanya mengganggu pikiran kami di DPR," kata Priyo di Komplek Parlemen Senayan, Senin, 10 September 2012.
Menurut Priyo sebenarnya kunjungan kerja ke luar negeri tidak dilarang dalam Undang-Undang. Apalagi kunjungan itu sudah dibatasi hanya untuk perampungan Rancangan Undang-Undang. Namun dia mengakui, beberapa kunjungan di luar negeri akhirnya diwarnai jalan-jalan sehingga mendapat sorotan negatif publik.
Priyo mengakui, selama kunjungan kerja ada sejumlah anggota yang melakukan kegiatan di luar tugas pokok. Akibatnya, timbul kesan bahwa kunjungan kerja hanyalah kedok DPR untuk jalan-jalan. Karenanya, Priyo mengusulkan untuk memperketat kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri.
Pimpinan DPR, kata Priyo, segera melakukan rapat konsultasi dengan sembilan pimpinan fraksi di DPR. Salah satu yang akan dibahas adalah wacana moratorium kunjungan ke luar negeri. Priyo sependapat jika kunjungan anggota DPR hanya untuk yang penting saja seperti undangan pertemuan-pertemuan internasional yang membawa nama lembaga. Sedangkan kunjungan kerja untuk menuntaskan RUU akan dibatasi untuk yang penting-penting saja.
Menurut Priyo, pimpinan juga akan mengusulkan pembatasan jumlah anggota yang berangkat. "Kami juga minta fraksi mengawasi ketat anggotanya yang pergi kunker agar melakukan tindakan yang substansial saja."
Pekan lalu, dua puluhan anggota Badan Legislasi DPR berkunjung ke Denmark dan Turki. Kunjungan ini untuk mendalami organisasi kemanusiaan Palang Merah dan Bulan Sabit yang menjadi rujukan dalam pembahasan RUU PMI. Namun sebuah foto yang diunggah ke jejaring sosial menunjukkan sejumlah anggota Badan Legislatif sedang pelesiran di atas kapal Kanal Kopenhagen.
