TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi Achmad Dimiyati mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Lambang Palang Merah termasuk agenda penting. Menurut dia, anggota DPR harus studi banding keluar negeri karena rancangan undang-undang ini terbilang baru.
"Ini, kan, undang-undang baru. Kami butuh perbandingan seperti apa Palang Merah di luar negeri. Kami tidak mau membikin undang-undang seperti kucing dalam karung," ujarnya kepada Tempo, Jumat, 31 Agustus 2012.
Rencana Pansus RUU Lambang Palang Merah Indonesia berkunjung ke luar negeri mendapat kecaman keras. DPR dituding tak menepati janjinya untuk menyeleksi kunjungan ke luar negeri terkait pembahasan undang-undang.
RUU ini dianggap tak terlalu penting karena hanya membahas soal lambang lembaga kemanusiaan itu. Studi banding yang rencananya akan dilakukan ke Turki dan Denmark ini juga dituding hanya menghabiskan anggaran.
Dimiyati membantah bahwa RUU ini hanya membahas lambang PMI. Menurut dia, lambang hanya menjadi satu dari sekian banyak pasal yang akan dibahas di undang-undang ini. "Kami juga membahas bagaimana hubungan PMI dengan pemerintah. Bagaimana peran mereka dalam penanggulangan bencana, konflik, dan perang. Bagaimana pendanaan PMI dan banyak lainnya," ujarnya.
Politikus PPP ini mengatakan Turki dan Denmark dipilih karena kedua negara tersebut adalah pusat dua lembaga kemanusiaan, Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Dua negara ini juga dipilih karena dianggap pusat perkembangan lembaga kemanusiaan. "Jadi bukan hanya karena mereka yang buat lambang palang merah. Kalau undang-undang ini hanya membahas lambang tidak perlu dibuat undang-undang," kata dia.
Karena itu, dia meminta seluruh masyarakat memahami bahwa undang-undang ini juga memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Karena palang merah itu sangat aktif di daerah-daerah bencana, konflik dan sebagainya. Makanya harus dipikirkan bagaimana peran mereka, koordinasi dengan pemerintah seperti apa, pendanaannya, kalau dananya diselewengkan seperti apa," katanya.
