TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Proses pembebasan kamerawan RCTI Ferry Santoro hingga saat ini masih belum pasti. Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya serta Ketua Umum Palang Merah Indonesia Mar'ie Muhamad dan ICRC (Palang Merah Internasional) hingga pukul 18.21 WIB belum ada keputusan jelas tentang kapan tim satu akan berangkat ke lokasi, Jumat (14/5). Dalam pantauan Tempo News Room, di depan Losmen Kartika, Langsa, Aceh Timur, ada dua mobil ICRC, sejumlah mobil yang membawa rombongan PDMD, mobil para wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik yang hendak meliput proses pelepasan 100 lebih sandera, termasuk di dalamnya satu kamerawan RCTI Ferry Santoro, yang akan digelar di lokasi Perkebunan Bumi Flora IDI Rayeuk Aceh Timur. Menurut Endang Suwarya, pihaknya akan memberikan batas waktu 36 jam untuk lancarnya pelepasan sekitar 100 lebih sandera. Kamerawan RCTI Ferry Santoro yang disandera GAM sejak 29 Juni 2003 masih dalam proses pelepasan, sampai pukul 19.55 WIB.Imran MA - Tempo News Room
Berita terkait
Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya
57 hari lalu
Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.
Baca SelengkapnyaDewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights
57 hari lalu
Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan
23 Februari 2024
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers
23 Februari 2024
Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.
Baca SelengkapnyaPerpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media
22 Februari 2024
Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Baca SelengkapnyaJokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?
22 Februari 2024
Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?
Baca SelengkapnyaAMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik
21 Februari 2024
Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?
21 Februari 2024
AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.
Baca SelengkapnyaMedia Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi
21 Februari 2024
Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google
21 Februari 2024
Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
