TEMPO.CO, Makassar - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana membagikan nomor ponsel dan PIN BlackBerry kepada para narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.
"Saya berikan supaya mereka bisa menyampaikan keluhan secara langsung kepada saya," kata Denny seusai berkeliling di gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, Selasa, 28 Agustus 2012.
Sebelum melakukan dialog tertutup dengan kalangan narapidana kasus korupsi, Denny sempat menyatakan permintaan maaf atas kicauannya di Twitter beberapa waktu lalu, yang sempat menimbulkan polemik.
Dalam kicauannya, Wakil Menteri ini menyinggung pengacara yang membela koruptor. Utamanya, pengacara yang asal bela membabi buta terdakwa korupsi, yang tanpa malu menerima uang bayaran dari hasil korupsi. "Tidak ada niat saya, kecuali ingin melihat Indonesia yang lebih bersih dan sejahtera," ujar Denny.
Pada dialog tersebut, tampak terlihat Ridwan Muhadir bersama Tajuddin Lamase, terpidana kasus korupsi proyek swakelola Dinas Pekerjaan Umum Makassar. Juga ada Jusmin Dawi, tersangka kredit fiktif BTN Syariah Makassar, yang beberapa waktu lalu sempat menjadi buron dan akhirnya dicokok petugas Kejaksaan Agung di Jakarta.
Seusai mengunjungi tahanan narapidana korupsi dan tahanan khusus anak, Denny berpendapat, kondisi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar masih dalam status normal. Kondisi normal ini, menurut dia, terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana, serta kapasitas ruang tahanan masih banyak yang lowong.
Pemandangan ini berbeda dengan kondisi lapas yang berada di kota-kota besar lainnya di Indonesia. "Seperti yang terakhir kali saya kunjungi di Lapas Martapura, Kalimantan Selatan. Kondisi kapasitas ruang tahanan di sini masih jauh lebih bagus. Soal sarana lapas, tak ada yang dikeluhkan," ujarnya.
Terkait adanya fasilitas berupa kasur dan televisi di dalam ruang tahanan, Denny masih menganggap hal tersebut cukup wajar dan memang sepenuhnya menjadi kewenangan pejabat lapas setempat. Selain lapas, ia juga berkunjung ke Rumah Tahanan Gunung Sari Makassar dan kantor Keimigrasian Sulawesi Selatan.
