TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 13 anggota Dewan Perwakilan Rakyat berangkat ke Brasil pada Minggu, 26 Agustus 2012. Para anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa itu selama tujuh hari akan belajar mengatur desa, yang tata caranya dituangkan dalam rancangan undang-undang tersebut. “Karakter pedesaan di Brasil sama seperti Indonesia. Brasil juga memiliki problem kemiskinan dan ketimpangan, tapi mulai ada perbaikan,” kata Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam melalui siaran persnya, Jumat, 24 Agustus 2012.
Rombongan menuju Brasil dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko dari Fraksi PDI Perjuangan. Adapun anggota yang berangkat meliputi Abdul Gaffar Patappe, Nanang Samodra, Subakyo, dan Eddy Sadeli (Partai Demokrat); Nurul Arifin dan Taufiq Hidayat (Partai Golkar); Arif Wibowo (PDI Perjuangan); Yan Herizal (PKS); Totok Daryanto (PAN); Thalib (PPP); Bachruddin Nasori (PKB); serta Miryam S. Haryati (Partai Hanura).
Budiman mengatakan keberangkatan anggota Pansus untuk melihat proses penganggaran partisipatif (participatory budgeting), yang dilakukan warga desa di Brasil, dan bagaimana mereka memajukan daerahnya. “Dengan cara ini, masyarakat di tingkat kampung dilibatkan dalam berbagai organisasi dan kegiatannya. Misalnya, pembangunan sekolah dan sarana lainnya,” ujarnya.
Kunjungan itu mengundang kritik. Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, menilai DPR hanya menghamburkan anggaran. Dana sebesar Rp 1,629 miliar habis untuk acara kunjungan.
Menurut dia, anggaran itu tergolong paling mahal di antara studi banding anggota DPR lainnya. Soalnya, kata Uchok, para anggota Pansus pada 12 Juli lalu baru saja pulang dari Cina, dengan maksud yang sama. “Ini cara menghabiskan anggaran paling pintar, memilih Brasil karena tiketnya sangat mahal.”
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan, belajar soal penganggaran partisipatif cukup di Indonesia. “Sudah banyak hasil studi tentang penganggaran partisipatif. Bahkan sudah diterapkan di banyak lembaga swadaya masyarakat yang concern masalah pedesaan,” kata Ari, Jumat, 24 Agustus 2012. “Studi banding ini hanya aksi latah.”
Muqowam enggan berkomentar soal anggaran kunjungan ke Brasil. “Besok Senin saja, karena ada acara keluarga,” tuturnya. Sedangkan Nurul Arifin mengatakan urusan anggaran studi banding diatur Sekretariat Jenderal DPR. “Detailnya diurus Sekjen DPR,” kata dia. Adapun Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh belum memberi penjelasan. Upaya Tempo meminta konfirmasi belum berhasil.
FEBRIYAN | SUKMA
Berita terkait:
Kemendagri Emoh Komentari Kunjungan DPR ke Brasil
Kunjungan Brasil, Ketua Pansus RUU Desa Menjawab
Alasan Pansus RUU Desa Sambangi Brasil
Pansus RUU Desa Dinilai Hanya Habiskan Anggaran
