TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah memberlakukan wajib militer bagi warga sipil masih tertunda. Alasannya, hingga kini Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat belum mulai membahas aturan wajib militer yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan.
Wakil Ketua Komisi Pertahanan, Tubagus Hasanuddin, mengatakan paling cepat draf RUU yang sudah dimasukkan pemerintah sejak 2010 baru dibahas pada masa sidang 2013. “Tidak cukup waktu dibahas tahun ini karena masih membahas RUU Industri Pertahanan, RUU Penyiaran dan RUU Veteran,” kata Tubagus, Jumat, 24 Agustus 2012.
Selain faktor waktu, kata Tubagus, aturan wajib militer dalam RUU Komponen Cadangan banyak kekurangannya. Berdasar berbagai dialog dengan kelompok masyarakat, ada perdebatan soal dasar hukum penerapannya karena istilah komponen cadangan tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Beberapa pasal pun dinilai rawan konflik seperti aturan mobilisasi dalam keadaan damai, dan pasal 14 diwajibkannya seseorang menyerahkan hak miliknya untuk kepentingan mobilisasi. Pasal 8 tentang kewajiban mengikuti mobilisasi untuk pegawai negeri, pekerja, dan buruh minimal 5 tahun juga dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.
Menurut Tubagus, masarakat saat ini belum menilai adanya manfaat krusial dari pelaksanaan wajib militer. Sekitar 400 ribu jumlah prajurit TNI yang saat ini dimiliki negara dianggap cukup untuk mengamankan kepentingan nasional.
Dia menilai anggaran yang akan dialokasikan pemerintah untuk pelatihan wajib militer sebaiknya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. “Bisa digunakan untuk rumah dan gaji prajurit yang masih sangat memprihatinkan.” Dana itu pun dapat dimanfaatkan untuk mengganti alat utama sistem persenjataan yang sudah kuno dengan perlengkapan canggih dan modern.
