Tidak Ada Konsensus Kabinet Hamzah-Agum

Reporter

Editor

Selasa, 11 Mei 2004 17:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Tidak ada kesepakatan pembagian kursi di kabinet pasangan calon presiden Ketua Umum PPP Hamzah Haz dengan Menteri Perhubungan Agum Gumelar. Meski begitu, posisi wakil presiden nantinya akan mempunyai wewenang yang sama dengan presiden saat penyusunan kabinet. Hal ini sesuai dengan platform koalisi yang menjadi syarat PPP untuk berkoalisi dengan partai lain. "Komitmen Pak Agum tidak ke arah itu, bukan konsesi soal siapa mendapat apa," kata Sekertaris PPP Lukman Hakim Saefuddin pada wartawan di kantor pusat PPP, Jakarta, Selasa (11/5). Adapun tiga platform koalisi PPP adalah pembagian wewenang antara presiden dengan wakil presiden, pelibatan wakil presiden dalam penyusunan kabinet dan pelaksanaan kehidupan beragama. Dalam perkembangannya hingga saat ini, PPP kemungkinan akan maju sendiri saat pendaftaran pasangan presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menurut rencana akan dilakukan besok. Meskipun demikian, PPP masih mengharapkan dukungan partai-partai islam lain saat pemilihan nanti. Untuk itu komunikasi politik dengan partai lain akan terus dilakukan hingga waktu pencoblosan. "Pendaftaran itu kan cuma formalitas, yang lebih penting adalah 5 Juli nanti," kata Lukman. Soal kemungkinan menggalang kekuatan partai-partai islam, Lukman mengatakan partainya tidak lagi berpegang pada dikotomi antara islam dengan nasionalis. Apalagi pasangan Hamzah-Agum dinilainya memenuhi kriteria pasangan islam dengan nasionalis. Menurutnya, koalisi partai islam saat ini tidak lagi relevan. Mengenai posisi Agum sebagai Menteri Perhubungan dan belum diperolehnya izin dari presiden untuk maju dalam pemilihan, menurut Lukman izin dari presiden lebih merupakan persoalan tatakrama. Pada prinsipnya izin dari presiden tidak diperlukan apabila Agum berniat mundur dari kabinet dan mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Soal kedekatan Agum dengan Megawati dan keterlibatannya di Mega Center, hal itu telah diklarifikasi oleh Agum. "Secara resmi pak Agum tidak pernah masuk dalam Mega Center," katanya. Menurut rencana besok pukul 13.30 WIB pasangan ini akan resmi dideklarasikan di Mesjid Sunda Kelapa, Jakarta. Setelah acara tersebut PPP akan langsung mendaftarkannya ke KPU. Paginya Hamzah dan Agum terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto.Sapto Pradityo Tempo News Room

Berita terkait

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

42 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

45 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

45 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

45 hari lalu

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP

5 Maret 2024

Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP

Sejumlah tokoh daerah dan nasional melayat jenazah Solihin GP (Gautama Purwanegara) di rumah duka maupun di Gedung Sabau Markas Kodam III Siliwangi, Bandung, Selasa, 5 Maret 2024. Selewat tengah hari jenazah Solihin GP alias Mang Ihin diserahkan pihak keluarga ke Panglima Kodam III Siliwangi untuk menjalani prosesi pemakaman secara militer hingga di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung. "Pak Solihin seorang pemimpin yang tegas tapi sangat ramah ke rakyat," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bandung menjelang pemakaman.

Baca Selengkapnya

Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024

3 Maret 2024

Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024

Dewan Kehormatan Perwira memutuskan Prabowo bersalah dan memecatnya dari TNI pada 1998. Berikut profil 7 anggota DKP termasuk SBY dan Agum Gumelar.

Baca Selengkapnya

2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?

3 Maret 2024

2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?

Prabowo dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. "Anehnya", saat maju Pilpres 2024, didukung dua anggota DKP yang memecatnya.

Baca Selengkapnya

SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

29 Februari 2024

SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

Prabowo dapat gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi. Pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikannya dari TNI, SBY salah satu anggotanya.

Baca Selengkapnya

Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

30 Desember 2023

Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.

Baca Selengkapnya

Dukung Prabowo, SBY hingga Wiranto Dinilai Khianati Keputusan Dewan Kehormatan Perwira

28 Desember 2023

Dukung Prabowo, SBY hingga Wiranto Dinilai Khianati Keputusan Dewan Kehormatan Perwira

Benny mempertanyakan sikap Wiranto, SBY, dan Agum Gumelar yang saat ini mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya