TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung berencana memanggil semua hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seusai Lebaran. Tujuannya, mengevaluasi sekaligus memberi pengarahan pencegahan akan adanya perilaku penyuapan di kalangan hakim. ”Pertama untuk wilayah Jakarta dulu. Setelah itu Pengadilan Tipikor wilayah lain,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur saat dihubungi, Jumat, 17 Agustus 2012.
Ridwan menuturkan, Mahkamah Agung sedang mempersiapkan materi pengarahan tersebut. Namun, dia enggan memaparkan isi materi yang akan diberikan setelah Lebaran nanti. Selain mengumpulkan hakim Pengadilan Tipikor, Ridwan menegaskan, MA tak segan-segan menindak tegas setiap hakim yang kedapatan melakukan atau menerima suap.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat siang menangkap dua hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mereka adalah Kartini Marpaung dan Heru Kusbandono. ”Keduanya ditangkap pada pukul 10.00 pagi di pelataran parkir Pengadilan Negeri Semarang,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto dalam jumpa pers di kantornya.
Kartini Marpaung merupakan hakim ad hoc angkatan pertama Pengadilan Tipikor yang direkrut pada 2009 dan ditempatkan di Semarang. Sedangkan Heru Kusbandono adalah hakim ad hoc Pengadilan Tipikor angkatan ketiga yang ditempatkan di Pontianak, Kalimantan Barat. Keduanya sebelum menjadi hakim ad hoc diketahui pernah menjadi pengacara. Selain itu, KPK juga menangkap Sri Dartuti yang diduga menjadi penyuap. Saat penangkapan, disertai barang bukti yang diduga uang suap sebesar Rp 150 juta.
Ridwan mengatakan, MA juga akan mencari bentuk dan mekanisme seleksi baru untuk mencegah perilaku korupsi di kalangan hakim. Ridwan mengakui, MA merasa kecolongan. Soalnya, psikotes yang dilakukan lembaga independen dan wawancara oleh MA ternyata masih ada hakim yang menerima suap. Dia juga menyayangkan dalam seleksi itu ternyata masih ada calon yang ikut seleksi hakim bukan untuk mengabdi melainkan mencari pekerjaan.
