TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Pemuda Anshor DI Yogyakarta mendesak Hasyim Muzadi dan Solahuddin Wahid mundur dari struktur kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pasalnya, jika kedua tokoh itu resmi menjadi calon wakil presiden, maka dikhawatirkan akan terjadi perebutan pengaruh di tingkat akar rumput. Imbasnya, massa Nahdlatul Ulama di tingkat bawah akan terjadi perpecahan."Mereka harus bisa memisahkan mana kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi. Kalau sudah mencalonkan diri dalam ranah politik, mestinya mereka harus mundur dari struktur kepengurusan di PBNU. Jika mereka tetap bertahan sementara mereka juga menjadi calon wakil presiden, jelas akan berdampak ke tingkat warga nahdliyin," kata Pelaksana Harian Ketua DPW GP Anshor DI Yogyakarta, Sidiq Pramono, dalam jumpa persnya di Yogyakarta, Sabtu (8/5).Menurut Sidiq, GP Anshor yang notabene adalah pewaris dan penerus NU ke depan, tidak mau menerima warisan konflik akibat persaingan dari para pengurusnya yang mementingkan karier politik. Apapun yang dilakukan, kata Sidiq, posisi ketua umum yang saat ini disandang oleh Hasyim Muzadi jelas akan berpengaruh terhadap warga NU saat pelaksanaan pemilihan presiden mendatang."Bagi GP Anshor sendiri, kita tidak mempersoalkan beliau-beliau mencalonkan diri dalam karier politik. Hanya saja, GP Anshor lebih mempertimbangkan penyelamatan organisasi. Sehingga kalau memang menjadi calon wakil presiden entah dari partai manapun, semua pengurus yang ada di struktural NU harus mundur atau setidaknya nonaktif," tegas Sidiq didampingi sejumlah pengurus GP Anshor DIY lainnya.Nada sama juga muncul dari kalangan kiai di Yogyakarta. Pengasuh Pondok Pesantren Al Qodir Cangkringan Sleman Yogyakarta, KH Masrur Achmad, misalnya, dengan tegas mendesak agar Hasyim Muzadi mundur dari jabatan ketua umum PBNU. Begitu juga dengan Solahuddin Wahid yang menjabat sebagai salah satu ketua PBNU. Jika Solahuddin Wahid menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Wiranto, kata Masrur, maka Solahuddin juga harus mundur dari struktur PBNU."Kalau mereka mau berkarier di politik, mestinya sudah ada jalurnya sendiri, yaitu lewat partai. Tapi kalau mereka duduk di kepengurusan PBNU kemudian maju sebagai calon wakil presiden, ya mereka harus mundur. Jangan sampai mengorbankan warga NU yang ada di bawah," tegas KH Masrur Ahmad kepada Tempo News Room. Syaiful Amin - Tempo News Room