Pilkada Dogiyai Papua Salah Sejak Awal

Reporter

Editor

Selasa, 14 Agustus 2012 22:18 WIB

Pasca bentrok antara pendukung pasangan calon Bupati Puncak Papua Elvis Tabuni-Heri Dosinaen dengan Simon Alom-Yosias Tenbak. Dok. Humas Polda Papua

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai, Papua, Yulianus Boga mengatakan, sengketa Pilkada Dogiyai sudah diperkirakan sejak awal. “KPU tidak mau terbuka, saya perkirakan bahwa bakal ada konflik, dan ternyata benar,” kata Yulianus Boga, Selasa 14 Agustus 2012.

Ia menyesalkan kisruh Pilkada berujung pada pembakaran Kantor KPU Dogiyai, Senin. “Seharusnya ketiga calon segera meredam konflik, kalau ini dibiarkan, pendukung di bawah akan terus melakukan aksi,” ujarnya.

DPRD kata dia, tidak dapat berbuat apa-apa. “Saya kira pemerintah Dogiyai juga agak kesulitan, ini kembali pada calon dan mereka yang harus berdamai, buat apa saling bermusuhan, kita mau bangun Dogiyai, jadi seharusnya jangan sampai bakar-bakar,” katanya.

Clara Apapa Gobay, salah satu calon wakil Bupati dalam Pilkada Dogiyai mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Thomas Tigi-Herman Auwe sebagai pemenang Pilkada Dogiyai 9 Januari 2012, tidak valid. “Karena bukti yang dibawa ke persidangan tidak sesuai dengan di lapangan, kita tahu persis kondisi Dogiyai, MK hanya melihat berdasarkan gugatan, ini tidak bisa diterima,” katanya.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan pasangan Thomas Tigi-Herman Auwe memenangi Pilkada Dogiyai dengan memperoleh 28.155 suara, melebihi pasangan Anthon Iyowau-Clara Apapa Gobay 21.952 suara, serta pasangan Natalis Degey-Esau Magay 26.463 suara.

Putusan ini berbeda dengan data KPU Dogiyai yang menetapkan Natalis Degey-Esau Magay sebagai pemenang dengan 29.084 suara. Perolehan ini jauh diatas dukungan Thomas Tigi-Herman Auwe, 24.992 suara, serta Anthon Iyowau-Clara Apapa Gobay 22.490 suara.

“Yang seharusnya menang adalah Natalis Degey, kami tahu persis, saya calon di Pilkada, bukan mendukung Natalis, tapi faktanya memang dia yang menang, bukan Thomas Tigi,” kata Clara.

Ia menuding MK sengaja memanipulasi suara untuk memenangkan pasangan Thomas Tigi-Herman Auwe. “Masalah ini saya yakin tidak akan selesai, kecuali kalau dibikin Pilkada ulang seluruhnya,” ucapnya.

Benny Kotouki, tim sukses Thomas Tigi-Herman Auwe menyesalkan sikap calon lain yang menganggap keputusan MK tidak benar. “Seharusnya kita saling dukung, MK adalah lembaga negara yang terakhir, kalau MK sudah bilang begitu, ya begitu sudah, mari kita jalankan, tidak usah lagi sikut sikutan,” katanya.

Ia memandang, persoalan Pilkada Dogiyai sudah tuntas. “Apa lagi yang mau dipersoalkan, bukti pelanggaran pilkada sudah jelas, bahwa ada permainan suara calon lain, ketika kita menggugat ini, dan kemudian dimenangkan, itulah kebenaran.”

Pembakaran kantor KPU dilakukan sekitar seribu warga kemarin. “Peristiwa itu karena kekecewaan massa dari salah satu kandidat calon bupati yang tidak lolos di MK,” kata Kepala Kepolisian Resort Nabire, Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Rois.

Polisi belum menahan seorang pun terkait insiden tersebut. “Belum ada yang ditahan, kerugian juga belum didata, kita masih konsentrasi untuk mengamankan masyarakat. Situasi hari ini kondusif di Dogiyai,” kata Rois.

JERRY OMONA

Berita terkait

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.

Baca Selengkapnya

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.

Baca Selengkapnya

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.

Baca Selengkapnya

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.

Baca Selengkapnya

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.

Baca Selengkapnya

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.

Baca Selengkapnya

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

Baca Selengkapnya