Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo (kiri) memeriksa pasukan pada upacara gelar pasukan Operasi Ketupat 2012 di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (10/9). ANTARA/Zabur Karuru
TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Timur Pradopo dinilai sengaja pasang badan dalam sengketa penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator uji SIM karena sebelumnya dikritik perwiranya. Timur dinilai lembek dan terlalu kompromistis sampai-sampai membiarkan RUU Keamanan Nasional lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat. “Kami tidak diajak berembug,” kata seorang perwira polisi kepada Majalah Tempo yang terbit pekan ini.
Pada RUU Kamnas yang terdiri dari tujuh bab dan 59 pasal, ada sejumlah pasal yang bisa menghilangkan kewenangan polisi. Dalam Pasal 42, misalnya, penanggulangan keamanan di laut dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dan badan lain yang dianggap memiliki otoritas. Ini bisa ditafsirkan Polisi Perairan, yang berada di bawah Polri, bakal dihapuskan.
Selain itu, ada potensi tumpang tindih. Misalnya soal kewenangan penyadapan, pemeriksaan, dan penangkapan yang dimiliki "unsur keamanan nasional". Unsur keamanan nasional, menurut RUU itu, adalah polisi, TNI, dan Badan Intelijen Negara. Padahal, kewenangan ini merupakan bagian dari penegakan hukum. TNI dan BIN bukan aparat penegak hukum.
Karena deras dikritik di internal, Kapolri akhirnya bersikap keras pada KPK dalam kasus penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM.
Selengkapnya bisa dibaca di Majalah Tempo yang bisa diakses di sini.
Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang
8 Mei 2021
Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Djoko merupakan terpidana kasus korupsi proyek simulator SIM.
