TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Masuknya KH Hasyim Muzadi dan KH Solahuddin Wahid ke kancah politik praktis, telah memancing reaksi keras Komite Santri Penyelamat Khittah Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi yang bermarkas di Yogyakarta ini meminta kedua tokoh itu mundur dari kepengurusan PBNU karena dinilai telah melawan khittah NU dengan memasuki wilayah politik praktis. Tuntutan agar KH Hayim Muzadi dan KH Solahuddin Wahid mundur dari kepengurusan PBNU ini disampaikan Komite Santri Penyelamat Khittah NU dalam siaran persnya, Jumat (7/5). Siaran pers ini ditandatangani oleh M Lutfi Rahman (Ketua) dan Muhamad Achadi (sekretaris).Disebutkan, KH Hasyim Muzadi dan KH Solahuddin Wahid yang telah menjadi calon wakil presiden dari PDIP dan Partai Golkar diminta secara terbuka menyatakan mundur dari jajaran kepemimpinan PBNU. Tuntutan ini juga berlaku bagi siapapun elit NU yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam politik praktis.Komite Santri Penyelamat Khittah NU juga menyatakan penyesalannya atas sikap KH Hasyim yang telah membawa gerbong NU ke dalam wilayah politik praktis. "NU adalah organisasi sosial-keagamaan, bukan partai politik, yang tidak sepantasnya disetarakan dengan partai politik. Betapa sangat ironis dan tidak pantas membawa NU sebagai modal ke meja pertaruhan politik," tulisnya.Komite Santri Penyelamat Khittah NU juga menyerukan kepada para elit NU di pusat maupun di daerah untuk mengedepankan kepentingan umat dengan cara-cara berpolitik yang sehat dan elegan, serta menjauhi politisasi umat yang berekses negatif serta memunculkan benturan-benturan politik di tingkat bawah.Diingatkan, sejak Muktamar NU 1984 di Situbondo, NU telah mencoba konsisten berada pada wilayah gerakan sosial-keagamaan seperti yang diamanatkan Khittah 1926. Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa dinilai tidak mengganggu amanah khittah sebagai saluran aspirasi warga NU dalam memainkan peran strategisnya di dunia politik. Namun, diingatkan pula bahwa aspirasi politik warga NU yang sangat plural tidak cukup terwakili oleh satu partai politik.Komite Santri Penyelamat Khittah NU juga mencatat, godaan kembali ke politik praktis dan mengabaikan khittah kini kian mengemuka, seiring dengan makin mendekatnya pemilihan presiden dan wakil presiden 2004. Sejumlah parpol gencar menawarkan berbagai jabatan politik untuk NU. Salah satu yang paling nyata adalah keputusan Ketua PBNU untuk menerima tawaran menjadi calon wakil presiden dari kubu PDIP."Keputusan ini jelas-jelas telah melawan ketetapan kembali ke Khittah NU 1926 yang telah terawat dan sangat dihormati seluruh warga NU hampiur 20 tahun. Sebagai Ketua PBNU, seharusnya KH Hasyim Muzadi menjaga konsistensi khittah, bukan justru mendorong warga NU terperosok dalam lingkaran politik praktis. Sejarah pernah membuktikan, karena tenggelam dalam politik praktis, NU terpuruk sampai pada titik terendah," tulisnya.Heru CN - Tempo News Room