KPU Minta Media Kawal Verifikasi Parpol

Reporter

Editor

Sabtu, 11 Agustus 2012 16:15 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik (tengah) bersama anggota KPU Sigit Pamungkas (kanan), Arief Budiman (kedua kiri) , Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kedua kanan) dan Ida Budhianti (kiri). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sigit Pamungkas meminta media dan masyarakat ikut mengawasi proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014, yang sedang berlangsung. Untuk itu, rapat pleno yang memutuskan parpol mana yang lolos dan tidak lolos verifikasi, akan berlangsung terbuka. “Sejak level terbawah sampai nasional, semua rapat pleno dibuat terbuka,” kata Sigit, Sabtu 11 Agustus 2012.

Sampai saat ini, baru empat partai politik mendaftar untuk mengikuti pemilu 2 tahun lagi. Keempat partai itu adalah Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Pemuda Indonesia (PPI), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Belajar dari pengalaman pemilu terdahulu, kata Sigit, ada banyak upaya intervensi dari partai politik agar bisa lolos verifikasi. “Mereka biasanya melobby agar diloloskan, padahal tidak memenuhi syarat,” katanya. Karena itulah, KPU menilai peran media massa sangat penting. “Kami ingin ada kontrol kualitas atas proses verifikasi yang kami lakukan, agar semua transparan dan tidak bisa diintervensi,” katanya lagi.

Salahsatu syarat verifikasi yang biasanya sulit dipenuhi partai adalah soal keanggotaan. Berdasarkan Undang Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 8 ayat 2 (f), sebuah partai politik harus memiliki setidaknya seribu anggota seperseribu dari jumlah penduduk daerah tersebut.

Syarat ini kerap menjadi masalah. "Biasanya partai mengklaim sejumlah orang sebagai anggota, tapi ketika diverifikasi, ternyata tidak benar,” katanya.

FEBRIYAN

Berita Terpopuler:
Rhoma Irama Ancam Penyebar Ceramahnya

Rhoma Irama Dicekal MNC Grup?

Lolos Uji Emisi, Mobil Esemka Siap Produksi

Rhoma Irama Bakal Gugat Penyebar Isi Ceramah SARA

2014, Rakyat Bisa Pilih Kalla, Prabowo, Mahfud atau Dahlan

Panwaslu Lindungi Pelapor dari Gugatan Rhoma

Seberapa Penting Luna Maya Bagi Ariel

RCTI Bantah Cekal Rhoma Irama

Bakal Diadukan Jokowi-Ahok, Rhoma Bungkam

MNC Juga Bantah Mencekal Rhoma

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

4 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

32 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

34 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

36 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

39 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

43 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

50 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

51 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

53 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

55 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya