TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah peti kemas berukuran sekitar empat kali dua meter sudah tiga hari ini tergeletak di belakang kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Peti kemas yang berisi barang bukti kasus alat simulator surat izin mengemudi itu dijaga ketat anggota Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dari Markas Besar Kepolisian.
Dari pantauan Tempo, peti kemas yang memiliki pintu dan dua jendela berwarna cokelat muda itu diawasi lima orang pria berbadan tegap dan berkulit hitam. Sambil duduk melingkar di atas kursi plastik di depan peti, mereka tampak berbincang.
Mereka tak menunjukkan sikap aktif saat Tempo berusaha berjalan tak jauh dari peti kemas tersebut. Tampak salah seorang di antaranya melirik, lantas kembali berbincang dengan rekannya. "Penjagaan dilakukan secara bergantian siang dan malam," kata seorang petugas KPK, Jumat, 3 Agustus 2012.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, sebelumnya mengatakan keberadaan polisi yang menjaga barang bukti itu sudah atas izin Komisi. Ia membantah mereka dikirim khusus Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri untuk menjaga barang bukti yang juga mereka gunakan untuk mengusut kasus tersebut. "Hanya untuk menjaga saja, tidak bermaksud menghalang-halangi," kata Bambang, Kamis malam.
Kasus simulator ini diusut KPK maupun Polri. KPK menetapkan empat tersangka dan Polri menetapkan lima tersangka. Namun KPK telah menggeledah kantor Korps Lalu Lintas, Senin lalu. Penggeledahan itu berlangsung alot karena dikabarkan ada upaya polisi yang diduga menghalang-halangi penggeledahan itu. "Memang ada ketidaksepahaman saat penggeledahan berlangsung, tapi bisa diselesaikan dengan baik," ujar Bambang.
Sumber Tempo di KPK menyebutkan barang bukti yang tidak diangkut ke lantai delapan ruang penyidikan dan dijaga Propam memang bukan hal biasa di lembaganya. Menurut dia, langkah itu untuk mengantisipasi adanya "gerakan internal" yang bisa merusak barang bukti. "Para penyidik juga berasal dari kepolisian, jadi jangan sampai ada upaya khusus," ujar sumber itu.
TRI SUHARMAN
Berita terkait
KPK Setor Rp 59,2 Miliar Uang Pengganti dan Rampasan dari Eks Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin
8 jam lalu
KPK memastikan akan pro aktif untuk asset recovery agar pemasukan bagi kas negara. Termasuk kasus korupsi Dodi Reza Alex Noerdin.
Baca SelengkapnyaPutusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron
10 jam lalu
Nurul Ghufron menggugat Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Baca SelengkapnyaLHKPN Janggal, Kepala Bea Cukai Purwakarta Bungkam saat Tinggalkan KPK
11 jam lalu
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean bergegas meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa dugaan kejanggalan dalam LHKPN-nya
Baca SelengkapnyaKoalisi Sipil Usulkan Lebih dari 20 Nama untuk Pansel KPK ke Jokowi
12 jam lalu
Kelompok sipil mengklaim bahwa pihak yang didorong untuk menjadi pansel KPK merupakan figur-figur yang memahami permasalahan pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaKPK Jawab Nota Keberatan Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini
15 jam lalu
KPK membantah dakwaannya pada eks hakim agung Gazalba Saleh tidak jelas
Baca SelengkapnyaKPK Sita Rumah Anak Buah Syahrul Yasin Limpo di Kota Pare-Pare
16 jam lalu
KPK menyita rumah Direktur Alat Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta di Pare-Pare
Baca SelengkapnyaSidang Dugaan Pemerasan di Kementan oleh Syahrul Yasin Limpo Hari Ini, KPK Hadirkan 7 Saksi
17 jam lalu
KPK hadirkan tujuh pegawai Kementerian Pertanian untuk bersaksi dalam sidang dugaan pemerasan oleh Syahrul Yasin Limpo
Baca SelengkapnyaSoal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK, Kepala PPATK: Masa Sih?
18 jam lalu
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, mengaku tidak percaya namanya diduga masuk dalam daftar calon anggota Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaSekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Kembalikan Barang Sitaan, Ini Rinciannya
18 jam lalu
Sekjen DPR Indra Iskandar mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaEks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Istri akan Penuhi Panggilan KPK soal LHKPN Janggal Hari Ini
20 jam lalu
KPK juga akan mengklarifikasi eks Kepala Bea Cukai Purwakarta itu soal kepemilikan saham sebuah perusahaan.
Baca Selengkapnya