Warga lanjut usia menunggu pendataran secara digital saat pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/4). TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Cianjur- Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan kebijakan, jika target perekaman KTP elektronik (e-KTP) yang ditentukan pemerintah pusat hingga akhir Oktober belum selesai, perekaman akan terus dilakukan. Namun, jika melewati batas waktu, perekaman tidak gratis alias dipungut biaya.
Kepala Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, Achmad Syamsudin, mengatakan, hingga kini banyak warga yang belum bisa melakukan perekaman e-KTP dengan alasan tidak berdomisili di tempat hingga beralasan sibuk.
Yudi Junadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Cianjur menuding proses perekaman data e-KTP ilegal. Alasannya, tidak ada payung hukum berupa peraturan daerah. "Aturan yang dipakai sekarang masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang KTP, bukan e-KTP," kata Yudi.
Ganjar Resmi Bubarkan TPN: Saya Bangga dengan Perjuangan untuk Demokrasi Ini
1 jam lalu
Ganjar Resmi Bubarkan TPN: Saya Bangga dengan Perjuangan untuk Demokrasi Ini
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk Pilpres 2024 resmi bubar. Akhir dari tim kampanye mantan pasangan calon nomor urut tiga itu diumumkan oleh Ganjar dalam acara halalbihalal TPN di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024.
