TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Eva Sundari, mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan langsung memastikan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyidik kasus korupsi di kepolisian tidak terganggu. “Kekuasaan itu berada di tangan eksekutif, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY seharusnya ikut turun tangan,” kata Eva, Kamis, 2 Agustus 2012.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, ketegangan antara polisi dan KPK dalam penanganan kasus korupsi alat uji SIM hanya bisa diselesaikan oleh SBY. “Sekarang kita lihat sampai mana keseriusannya," ujar Eva. Kalau Presiden turun tangan, kata dia, seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran akan terjadi lagi kasus Cicak vs Buaya jilid dua.
DPR sendiri, menurut Eva, tidak bisa berbuat banyak dalam menengahi konflik KPK dan polisi. "Kami bisa apa? Kami tidak punya kekuasaan. Kami hanya punya undang-undang," ujar Eva.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch menyatakan seharusnya polisi tidak menghalangi upaya Komisi Pemberantasan Korupsi membawa pulang barang bukti yang dihimpun dari gedung Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. Menurut peneliti ICW, Tama S. Langkun, tindakan yang dilakukan polisi justru bertentangan dengan tugasnya sebagai penegak hukum.
Tama mengatakan, tugas penyidikan KPK dilindungi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 50 ayat 3 mengatakan, jika KPK mulai menyidik kasus, kepolisian atau kejaksaan tak berwenang lagi melakukan penyidikan. Karena itu, kata Tama, lembaga hukum lain tak boleh menghalangi proses penyelidikan KPK.
