Kasus Simulator SIM, Didik Jadi Rebutan KPK-Polisi  

Reporter

Editor

Kamis, 2 Agustus 2012 14:36 WIB

Seorang peserta ujian SIM C mengendarai sepeda motor di ruang Riding Simulator R2 di Polrestabes Bandung, Jawa Barat, (2/8). Dari enam simulator, hanya satu yang berfungsi normal. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penetapan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Poernomo sebagai tersangka kasus pengadaan alat simulator SIM di dua lembaga tersebut.

"Kita akan koordinasi. Yang pasti, kita sudah mulai lebih dulu, dan kemarin menetapkan tersangka," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli saat ditemui di kantornya, Kamis, 2 Agustus 2012.

Boy menyatakan belum tahu bahwa KPK telah lebih dulu menetapkan Didik sebagai tersangka. Ia menyatakan Didik sebagai pejabat pembuat komitmen juga telah menjadi sasaran penyidikan Badan Reserse Mabes Polri.

Boy mengklaim Bareskrim Polri sudah menetapkan empat tersangka, termasuk Brigjen Didik sebagai tersangka sejak 1 Agustus 2012. Tiga tersangka lain adalah Ajun Komisaris Besar TR, Komisaris LGN, Direktur PT Citra Mandiri BS, dan Direktur PT Inovasi Teknologi SB.

Sementara KPK juga telah menetapkan empat tersangka, termasuk Brigjen Didik, BS, dan SB. Seorang tersangka lainnya adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo, yang kini menjabat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian.

Selain tiga tersangka yang sama, KPK juga telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah seorang tersangka lain dari Bareskrim, yaitu Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan.

Menurut Boy, koordinasi KPK-Polri adalah bagian dari nota kesepahaman KPK dan Polri mengenai penanganan kasus yang sama. Pihak Polri sendiri berulang kali menyebutkan bahwa Bareskrim telah memulai penyelidikan kasus ini lebih dulu. Boy juga menyatakan Polri dan KPK sudah membagi fokus. "Polri menangani proses pengadaan, sedangkan KPK menangani dugaan korupsi yang lebih atas," kata Boy.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita terkait
Kasus Simulator SIM, DPR Minta KPK dan Polri Koordinasi
Kasus Simulator SIM, Komisi Hukum Akan Panggil Kepala Polri
7 Alasan Polisi Harus Lepas Kasus Simulator SIM
5 Tersangka Kasus Simulator Versi Polri
Satu Jenderal Polisi Lagi Jadi Tersangka
Polisi Diminta Mundur dari Kasus Simulator SIM
Presiden SBY Pantau Kasus Simulator SIM

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

9 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

10 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

22 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya