TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penetapan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Poernomo sebagai tersangka kasus pengadaan alat simulator SIM di dua lembaga tersebut.
"Kita akan koordinasi. Yang pasti, kita sudah mulai lebih dulu, dan kemarin menetapkan tersangka," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli saat ditemui di kantornya, Kamis, 2 Agustus 2012.
Boy menyatakan belum tahu bahwa KPK telah lebih dulu menetapkan Didik sebagai tersangka. Ia menyatakan Didik sebagai pejabat pembuat komitmen juga telah menjadi sasaran penyidikan Badan Reserse Mabes Polri.
Boy mengklaim Bareskrim Polri sudah menetapkan empat tersangka, termasuk Brigjen Didik sebagai tersangka sejak 1 Agustus 2012. Tiga tersangka lain adalah Ajun Komisaris Besar TR, Komisaris LGN, Direktur PT Citra Mandiri BS, dan Direktur PT Inovasi Teknologi SB.
Sementara KPK juga telah menetapkan empat tersangka, termasuk Brigjen Didik, BS, dan SB. Seorang tersangka lainnya adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo, yang kini menjabat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian.
Selain tiga tersangka yang sama, KPK juga telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah seorang tersangka lain dari Bareskrim, yaitu Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan.
Menurut Boy, koordinasi KPK-Polri adalah bagian dari nota kesepahaman KPK dan Polri mengenai penanganan kasus yang sama. Pihak Polri sendiri berulang kali menyebutkan bahwa Bareskrim telah memulai penyelidikan kasus ini lebih dulu. Boy juga menyatakan Polri dan KPK sudah membagi fokus. "Polri menangani proses pengadaan, sedangkan KPK menangani dugaan korupsi yang lebih atas," kata Boy.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita terkait
Kasus Simulator SIM, DPR Minta KPK dan Polri Koordinasi
Kasus Simulator SIM, Komisi Hukum Akan Panggil Kepala Polri
7 Alasan Polisi Harus Lepas Kasus Simulator SIM
5 Tersangka Kasus Simulator Versi Polri
Satu Jenderal Polisi Lagi Jadi Tersangka
Polisi Diminta Mundur dari Kasus Simulator SIM
Presiden SBY Pantau Kasus Simulator SIM
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
9 jam lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
10 jam lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
22 jam lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
1 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
2 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
2 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
3 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
3 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
3 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya