NEGERI TEMBAKAU. Para petani Tembakau yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek membawa replika rokok kretek raksasa ketika melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (03/07). Dalam aksinya mereka menolak RPP Tembakau dan menuntut revisi terhadap UU 36/2009 tentang kesehatan. TEMPO/Dasril roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden SBY memastikan akan segera menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Dampak Tembakau. "Dalam waktu dekat akan sampai ke meja saya, dan pasti akan ditandatangani," ujar SBY usai sidang kabinet terbatas di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Agustus 2012.
Menurut SBY, seluruh pembahasan RPP yang dilakukan dengan sejumlah kementerian dan LSM sudah selesai. Saat ini sedang dilakukan pembahasan untuk segera disahkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP). SBY berharap RPP tidak bertentangan dengan aturan-aturan lainnya.
SBY menyadari, keberadaan RPP Tembakau ini menjadi perhatian masyarakat. Tapi SBY memohon agar masyarakat mau bersabar.
"Banyak unjuk rasa yang tidak memahami jiwa peraturan ini," kata SBY. Ia menyadari sebagian kalangan menilai RPP Pengendalian Tembakau bakal mengorbankan petani tembakau. Namun SBY membantahnya. SBY juga menuturkan ada tujuan mulia dari peraturan ini untuk melindungi generasi muda agar tidak teracuni bahaya nikotin.
Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron senang dengan dukungan SBY. Ali berharap RPP ini segera diimplementasikan sehingga bisa mengurangi bahaya adiksi tembakau.
Komnas Pengendalian Tembakau Sebut Kenaikan Cukai Tak Akan Efektif, Ini Usulannya
3 Februari 2023
Komnas Pengendalian Tembakau Sebut Kenaikan Cukai Tak Akan Efektif, Ini Usulannya
Komisi Nasional (Komnas) Pengendalian Tembakau kembali mendorong pelaksanaan rencana pemerintah untuk melarang penjualan rokok secara batangan atau ketengan.
