Hartati Mengaku Diperas Bupati Buol  

Reporter

Editor

Senin, 30 Juli 2012 16:33 WIB

Hartati Murdaya. DOK/TEMPO/Nirfan Rifki

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation Siti Hartati Murdaya Poo berkukuh tidak menyuap Bupati Buol Amran Batalipu senilai Rp 3 miliar. Pengacara Hartati, Patra M. Zen, menyebutkan kliennya memberi duit Rp 1 miliar karena diperas Amran, bukan terkait penerbitan hak guna usaha perusahaan sawit Hartati.

"Kami yakin itu (pemberian duit) karena dipaksa. Tapi, kalau Komisi Pemberantasan Korupsi tetap menduga Yani Anshori dan Gondo Sudjono (anak buah Hartati) menyuap, kita tunggu prosesnya," kata Patra di gedung KPK, Jakarta, Senin, 30 Juli 2012.

Namun, saat ditanya bukti apa yang bisa menunjukkan Hartati tidak menyuap melainkan diperas, Patra belum mau mengungkapkannya. Ia hanya menjelaskan, seusai proses tangkap tangan KPK terhadap Yani, Hartati langsung melakukan audit keuangan internal. "Ternyata enggak ada uang sebanyak itu (Rp 3 miliar)," ujar dia.

Patra menyebutkan kliennya penasaran ingin mendengar rekaman pembicaraan antara Hartati dan Amran, yang disadap KPK. Pembicaraan itu disebut-sebut membicarakan suap dan pengurusan 70 ribu hektare lahan sawit Hartati. Ia berharap, dalam pemeriksaan hari ini, rekaman itu diperdengarkan ke Hartati.

Pengacara Amran, Amat Entedaim, membantah keterangan kubu Hartati. Menurut dia, justru sejak awal sudah jelas perkara kliennya adalah penyuapan. Sebab, Yani, sebelum tertangkap tangan KPK 26 Juni lalu, dua kali berupaya menemui Amran. "Kan aneh. Masak yang diperas nyari orang yang mau meras? Tudingan itu tak masuk akal," kata dia saat dikonfirmasi.

Meski demikian, Amat menilai wajar kubu Hartati melakukan pembelaan diri dengan menyebutkan duit tersebut adalah hasil pemerasan. Yang dia sayangkan adalah tuduhan Amran melakukan perbuatan tersebut tanpa bukti.

Amran diduga menerima suap Rp 3 miliar terkait penerbitan HGU perkebunan untuk PT Hardaya Inti Plantation. Usai diperiksa KPK Jumat pekan lalu, Hartati tak menyangkal sempat dimintai Amran duit Rp 3 miliar. Namun, permohonan itu hanya dikabulkan Rp 1 miliar.

Hari ini, Hartati kembali diperiksa penyidik dalam kasus suap penerbitan HGU. Ini kedua kalinya Hartati diperiksa sebagai saksi untuk anak buahnya di PT Hardaya, Gondo Sudjono, tersangka pemberi suap. Dia membawa serta bundelan dokumen. "Saya ingin berikan penjelasan sejelas-jelasnya yang kemarin belum cukup," ujar Hartati.

ISMA SAVITRI

Berita Terpopuler:

Polisi Akhirnya Berani Stop FPI

Disudutkan @cinta8168 di Twitter, Ini Jawaban Ahok

Baru Tiga Hari Buka, Warung Dahlan Iskan Tutup

Analis Politik: Isu SARA Jadi Bumerang Foke-Nara

Lima Keanehan Operasi Polisi ke Ogan Ilir

Berapa Harga Emas Olimpiade?

ICW Akan Adukan Hakim Pembebas Misbakhun

Andi Arief Minta Misbakhun Berkata Jujur

Polisi Didesak Segera Periksa Oesman Sapta

Pasangan Selingkuh Kristen Stewart Diampuni Istri

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

3 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

7 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

10 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

12 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

18 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

23 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya