TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Reni Marlinawati, mengecam berulangnya aksi kekerasan terhadap siswa baru. “Apa pun bentuk kekerasan pada siswa baru harus dihentikan,” kata Reni saat dihubungi, Senin, 30 Juli 2012.
Menurut Reni, pelaku tindak kekerasan di sekolah harus segera diproses secara hukum. Tak terkecuali aksi kekerasan pada siswa baru di SMA Don Bosco, Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada 24 Juli lalu. Unjuk kekuasaan yang dilakukan senior membuat empat siswa mengalami kekerasan. “Penegakan hukum seharusnya dapat memberi efek jera kepada siapa saja yang melakukan aksi kekerasan,” tuturnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan, menurut Reni, juga harus tegas menegakkan Peraturan Menteri tentang penerimaan siswa baru yang melarang adanya aksi kekerasan. Reni khawatir aksi serupa masih dan terus menjalar di daerah. Agar kasus ini tidak terus terulang, peran Dinas Pendidikan seharusnya lebih ditingkatkan dalam membina sekolah dan siswa.
Reni juga meminta Kementerian proaktif mengingatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengontrol sekolah. “Harus berani memberi punishment kepada pihak sekolah yang masih ditemukan aksi kekerasan, di mana pun sekolahnya.”
Kementerian, melalui Dinas Pendidikan, dia minta meningkatkan pengawasan dalam masa orientasi siswa (MOS) dan mengingatkan agar MOS dilaksanakan tanpa pendekatan kekerasan dan tekanan fisik, baik oleh sekolah maupun senior, kepada siswa baru.
Dalam kasus bullying di SMA Don Bosco, Reni mengapresiasi langkah siswa dan orang tua yang melaporkan aksi kekerasan itu kepada penegak hukum. “Langkah ini harus ditiru oleh siapa saja yang mengalami tindak kekerasan,” ujar dia.
Reni berharap penegak hukum segera mengusut secara tuntas dan transparan atas dugaan kekerasan, termasuk dugaan pembiaraan atas aksi kekerasan yang dialami siswa. “Proses hukum juga harus diberikan pada sekolah atau Dinas Pendidikan jika terbukti terjadi pembiaran terhadap kasus kekerasan.”
IRA GUSLINA SUFA
Berita Terkait:
SMA Don Bosco Kesulitan Buktikan Kasus Bullying
Terlibat Bullying, Siswa Don Bosco Akan Dikeluarkan
Begini Kronologi Bullying di SMA Don Bosco
9 Terduga Pelaku Bullying Don Bosco Akan Diperiksa
Korban Bullying SMA Don Bosco Diduga Juga Diculik
Kasus Penyiksaan Anak di Jepang Meningkat
Orientasi Murid Baru SMA Don Bosco Makan Korban
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
1 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
1 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
1 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
2 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
3 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
4 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
4 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
5 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
5 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya