TEMPO.CO, Yogyakarta - Pedagang yang biasa berdagang di Titik Nol Kilometer dan kawasan Malioboro, Yogyakarta, menyatakan akan nekat berjualan lagi mulai Jumat, 27 Juli 2012 ini. Mereka kecewa karena merasa dipermainkan oleh janji mediasi yang pernah diungkapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta. Ancaman itu disampaikan saat puluhan perwakilan pedagang Malioboro yang tergabung dalam Aliansi Tolak Penggusuran berunjuk rasa di gedung DPRD DIY, Kamis, 26 Juli 2012.
Mereka berupaya menemui anggota DPRD untuk menanyakan kejelasan jadwal mediasi. Namun upaya ini gagal karena tak ada anggota Dewan yang sudi menemui mereka. "Kalau besok (hari ini) masih tak jelas lagi, kami akan berjualan lagi,” kata Agustine, pengurus aliansi, dalam orasinya.
Mereka menyatakan akan kembali berjualan. Sebab, pada aksi unjuk rasa yang dilakukan pada 23 Juli 2012, DPRD Provinsi DIY berjanji mempertemukan mereka dengan DPRD dan Pemerintah Kota Yogyakarta. “Janjinya kurang 10 mau diberi kepastian jadwal mediasi. Tapi hingga kini tak juga ada kabar. Kami butuh penghasilan,” kata koordinator umum aksi Aliansi, Gendut Suprawoto.
Para pedagang juga mengaku tak gentar jika pemerintah mengerahkan kembali pasukan Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka merasa berhak mencari penghasilan di kawasan itu. Sebab, kata mereka, selama ini pembatasnya tak jelas. Para pedagang menilai selama ini aturan jelas tentang batas kawasan Titik Nol Malioboro tak disebutkan dalam radius berapa. "Yang di sebelah barat kantor pos boleh berjualan, kok, kami tidak. Yang jualan batu akik pun di sisi timur juga boleh, kok, kami tidak,” kata Gendut.
Koordinator Pimpinan Dewan di Komisi B DPRD DIY, Tutik Widyo, mengaku tak bisa menemui pedagang karena pertemuan itu dinilai tak akan membuahkan hasil maksimal. DPRD DIY hanya berperan sebagai mediator. Sedangkan kewenangan ada pada DPRD dan Pemerintah Kota Yogyakarta. “Selain itu, sebagian anggota Komisi B masih berada di luar Jawa. Jadi percuma,” kata politikus Partai Amanat Nasional itu.
