TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengaku telah meminta maaf ke Komisi Pemberantasan Korupsi ihwal penyebutan status hukum politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Emir Moeis. Denny menilai penyebutan status tersangka Emir olehnya karena kurang koordinasi.
"Saya kemarin sudah berkomunikasi dengan Johan Budi (juru bicara KPK), saya minta maaf. Saya tidak ada maksud mengganggu. Pokoknya kami dukung," kata Denny di kantornya hari ini, Kamis, 26 Juli 2012.
Denny menjelaskan, ia sekadar menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan status hukum Emir dalam surat permohonan pencegahan ke luar negeri yang diajukan KPK. Ia membantah jika tindakannya itu disebut sebagai langkah mengumumkan status hukum Emir.
Menurut Denny, ia tidak menyadari jika KPK ternyata belum mengumumkan status Emir sebagai tersangka. "Kesalahan saya dan saya sudah minta maaf ke KPK. Saya juga tidak hafal mana yang sudah dirilis dan mana yang belum. Ternyata soal Emir Moeis itu belum diumumkan," kata dia.
Lagipula, kata Denny, surat permohonan cegah ke luar negeri yang diajukan KPK sifatnya tidak rahasia. Sehingga ia pun semula menilai tak masalah jika status seseorang yang akan dicegah diungkap ke publik.
Kepada wartawan kemarin, Denny mengirim keterangan pers ihwal permohonan cegah terhadap Emir dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Denny menyebut Direktorat Jenderal Imigrasi menerima surat dari KPK pada 23 Juli 2012. Dalam surat tersebut, KPK menulis status Emir sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap Tarahan, Lampung.
Juru bicara KPK Johan Budi kemarin mengatakan pihaknya berharap Denny selaku Wamenkumham berkoordinasi lebih dulu dengan pihaknya sebelum memberikan keterangan ke media. Sebab, pernyataan pihak lain yang dilakukan tanpa koordinasi, ada kemungkinan mempengaruhi jalannya penyelidikan ataupun penyidikan KPK.
Johan memahami pernyataan Denny sekadar menjawab pertanyaan media, bukan inisiatif yang bersangkutan. Ia juga mengatakan sebelumnya tidak ada koordinasi antara lembaganya dengan Kementerian Hukum dan HAM.
