TEMPO.CO, Bandung - Perwakilan Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon mepertanyakan janji kampanye Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf yang akan mendorong pembentukan provinsi Cirebon. "Kami menagih janji, sesuai yang beliau bikin menjelang pencalonan gubernur dan wakil gubernur," kata Ketua Tim Percepatan Provinsi Cirebon untuk wilayah Jawa Barat Wawan Kurniawan di Bandung, Senin, 23 Juli 2012.
Wawan yang meawakili presidium sengaja menemui Dede Yusuf di Gedung Sate untuk menanyakan soal itu. Pihaknya, kata dia, mendesak agar pemerintah Jawa Barat secepatnya menerbitkan rekomendasi itu. Dia beralasan, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR menyatakan pembentukan provinsi baru, dikembalikan pada kesediaan provinsi induk.
Menurut dia, keputusan rekomendasi provinsi Jawa Barat dibutuhkan agar sejumlah daerah yang masih menolak pembentukan provinsi Cirebon bisa berubah pikiran. Majalengka misalnya, beralasan menunggu keputusan provinsi Jawa Barat. ”Yang menjadi alasan Majalengka selama ini, Jawa Barat belum memberikan rekomendasinya,” kata Wawan.
Wawan mengatakan, Dede tidak keberatan dengan pembentukan provinsi Cirebon, hanya mensyaratkan harus memenuhi semua persyaratan. ”Akan ada konsultasi lagi dari pihak pemerintah Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat dengan Kementerian Dalam Negeri tentang mekanisme sebenarnya,” kata dia.
Wakil Gubernur Dede Yusuf membantah dia dan gubernur menghalangi proses itu. “Tidak pernah ada statemen gubernur atau saya menolak, tidak ada,” kata dia. ”Kalau sekadar keinganan masyarakat, harus ditampung.”
Dia mempersilahkan, usulan pembentukan provinsi baru itu masuk dalam wilayah politik. Dede beralasan, pembentukan provinsi baru itu bukan diputuskan oleh provinsi induk, tapi harus inisiatif dari bawah. ”Tidak gampang. Tidak bisa sekadar mengikuti kemauan sekelompok atau segolongan orang,” kata Dede.
AHMAD FIKRI
Berita terkait
Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti
7 November 2023
Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada
20 Desember 2022
Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah
17 September 2022
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.
Baca SelengkapnyaMardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya
25 Juli 2022
DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.
Baca SelengkapnyaWacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar
19 Juli 2022
Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.
Baca SelengkapnyaTito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024
17 Juli 2022
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024
7 Juli 2022
Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB
30 Juni 2022
DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT
Baca SelengkapnyaJK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat
29 Juni 2022
Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.
Baca SelengkapnyaKemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP
28 Juni 2022
Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.
Baca Selengkapnya