Besok, Fahd Bakal Dicecar Soal Priyo  

Reporter

Editor

Senin, 16 Juli 2012 22:49 WIB

Fahd A Rafiq usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, (12/07). KPK menetapkan Fahd a Rafiq sebagai tersangka kasus korupsi PPID 2011 bersama Wa Ode Nurhayati, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Zulkarnaen Djabar terkait dugaan korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama. TEMPO/Seto Wardhana.

TEMPO.CO, Jakarta ---Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi kembali melanjutkan sidang terdakwa korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah, Wa Ode Nurhayati, Selasa 17 Juli. Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan bakal menghadirkan Fahd El Fouz A. Rafiq, pengusaha hiburan yang juga politikus Partai Golkar sebagai saksi.

"Informasi yang kami terima salah satu saksi yang bakal dihadirkan adalah Fahd," kata Arbab Paproeka, pengacara Wa Ode saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin 16 Juli.

Fahd adalah anak kandung penyanyi dangdut lawas A Rafiq. Ia terbelit dalam kasus karena diduga menyuap Wa Ode selaku anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Penyuapan itu agar Fahd mendapatkan proyek infrastruktur pada tiga daerah di Aceh yakni Pidie Jaya, Aceh Besar, Bener Meriah, serta Minahasa. Belakangan Fadh ditetapkan sebagai tersangka.

Arbab mengatakan dirinya bakal mencecar Fahd seputar hubungan dia dengan Haris Andi Surrahman, orang yang menjadi penghubung antara Fahd dengan Wa Ode. "Apakah benar dia menyuruh Haris untuk itu (menyuap Wa Ode)," kata dia.

Namun demikian, ia mengatakan fokus utama pertanyaan bakal diarahkan pada dugaan kedekatan Fahd dengan Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI, dari Partai Golkar. Wa Ode dalam sidang sebelumnya mengatakan Fahd adalah staf khusus Priyo. Bahkan dia bisa menjual nama Priyo bila ingin mengurus sejumlah proyek termasuk dana penyesuaian infrastruktur itu.

Wa Ode yang dikonfirmasi melalui koleganya juga berjanji akan mempertajam pertanyaan kepada keterlibatan Priyo dalam kasusnya. "Saya akan menanyai sejauh apa dia dekat dengan Priyo," ujarnya.

TRI SUHARMAN

Berita terkait

Kasus Mafia Anggaran, KPK Panggil Lagi Anggota DPR Agung Rai

2 Oktober 2019

Kasus Mafia Anggaran, KPK Panggil Lagi Anggota DPR Agung Rai

Anggota Fraksi PDIP DPR itu akan diperiksa sebagai saksi untuk politikus PAN, Sukiman, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya

KPK Telusuri Peran Romahurmuziy dalam Kasus Mafia Anggaran

21 Juni 2019

KPK Telusuri Peran Romahurmuziy dalam Kasus Mafia Anggaran

Romahurmuziy pernah diperiksa dalam kasus ini pada Agustus 2018. Dia mengaku tidak tahu urusan tersebut.

Baca Selengkapnya

Kasus Mafia Anggaran, Amin Santono Divonis 8 Tahun Penjara

4 Februari 2019

Kasus Mafia Anggaran, Amin Santono Divonis 8 Tahun Penjara

Anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santono divonis 8 tahun penjara dalam perkara suap dana perimbangan daerah.

Baca Selengkapnya

Perantara Suap Amin Santono Divonis 4 Tahun Penjara

4 Februari 2019

Perantara Suap Amin Santono Divonis 4 Tahun Penjara

Konsultan, Eka Kamaluddin yang didakwa menjadi perantara suap untuk Anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santono divonis 4 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Amin Santono Khawatir Meninggal di Penjara Jika Dihukum 10 Tahun

28 Januari 2019

Amin Santono Khawatir Meninggal di Penjara Jika Dihukum 10 Tahun

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut mantan anggota Fraksi Demokrat DPR Amin Santono 10 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Amin Santono Dituntut 10 Tahun Penjara dalam Kasus Mafia Anggaran

22 Januari 2019

Amin Santono Dituntut 10 Tahun Penjara dalam Kasus Mafia Anggaran

Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman tambahan kepada Amin Santono yaitu pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Baca Selengkapnya

Kasus Mafia Anggaran, Yaya Purnomo Dituntut 9 Tahun Penjara

22 Januari 2019

Kasus Mafia Anggaran, Yaya Purnomo Dituntut 9 Tahun Penjara

Pegawai Kemenkeu Yaya Purnomo dituntut 9 tahun penjara oleh jaksa KPK dalam perkara suap dan gratifikasi terkait pengurusan anggaran untuk daerah.

Baca Selengkapnya

Sekda DKI: Kawal Transparansi Anggaran yang Telah Terbentuk

6 Juni 2017

Sekda DKI: Kawal Transparansi Anggaran yang Telah Terbentuk

Saefullah mengatakan publik berhak bertanya jika ada kegiatan Pemprov DKI yang dinilai aneh dalam penggunaan APBD.

Baca Selengkapnya

Cegah Oknum Mainkan Kasus, KPK Siapkan E-Coordination

20 Agustus 2016

Cegah Oknum Mainkan Kasus, KPK Siapkan E-Coordination

Ini agar publik bisa melaporkan dugaan kasus korupsi dan memantau penanganannya.

Baca Selengkapnya

Hapus Kata Bersayap, Susi Pangkas Dana Siluman Rp 200 Miliar

16 Desember 2015

Hapus Kata Bersayap, Susi Pangkas Dana Siluman Rp 200 Miliar

Langkah Menteri Susi Pudjiastuti menghapus penggunaan sejumlah kosa kata bersayap mampu memangkas dana siluman Rp 200 miliar.

Baca Selengkapnya