Penetapan 7 Tersangka Membikin Cemas Panitia PON  

Reporter

Editor

Sabtu, 14 Juli 2012 20:08 WIB

Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, (19/06). Taufan yang merupakan tersangka kasus suap suap uang tunai Rp900 juta untuk penyelenggaraan PON ke-18 ditahan usai menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. TEMPO/Seto Wardhana.

TEMPO.CO, Pekanbaru - Penetapan tujuh tersangka kasus penyimpangan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 Riau oleh Komsi Pemberantasan Korupsi (KPK) berimbas pada kekhawatiran sebagian panitia PON. Mereka khawatir akan terseret-seret kasus tersebut.

“Secara psikologis sangat mencemaskan kami,” kata kata Ketua Harian Panitia Besar PON, Syamsurizal, di Pekanbaru, Riau, Sabtu, 14 Juli 2012. “Bahkan ada salah seorang bendahara panitia yang mengundurkan diri,” ujar Syamsurizal. Namun dia tidak menyebutkan nama bendaharanya.

Ketujuh anggota DPRD Riau yang menjadi tersangka adalah Adrian Ali (Fraksi PAN), Abubakar Siddik (Golkar), Tengku Muhazza (Demokrat), Zulfan Heri (Golkar), Syarif Hidayat (PPP), Muh Rum Zen (PPP, dan Turoechan Asyari (PDIP).

Mereka disangka menerima suap sehingga dijerat pasal 12 huruf a atau b, atau pasal 5 ayat (2), atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAPidana.

Namun, mantan bupati Bengkalis itu mencoba menenangkan anak buahnya agar jangan cemas. “Kekhawatiran itu hanya secara psikologis,” kata Syamsurizal. Dalam pandangan dia, kasus tersebut tidak berhubungan langsung dengan anggaran PON. "Tidak ada kaitan anggaran PON dengan penahanan mereka.”

Bahkan dia menagaskan, “Tidak ada sepeser pun penyimpangan anggaran PON 2012." Alasannya, penahanan anggota DPRD tersebut terkait dengan pihak ketiga yang ingin memuluskan pengajuan dana tambahan PON, bukan panitia PON.

"Itu uang lelah yang diberikan pihak ketiga kepada anggota DPRD untuk memuluskan dana tambahan melalui Perda," katanya. Sejak awal, kata dia, pihaknya melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa penggunaan anggaran. "Kami selalu melibatkan tim pengawas untuk setiap penggunaan anggaran PON," katanya.

Kasus ini bermula saat KPK mencokok tujuh anggota DPRD Riau pada 3 April 2012. Dari tangan mereka, KPK menyita duit Rp 900 juta yang diduga terkait dengan kasus pembangunan proyek PON di Riau. Sejak 2006, Pemerintah Provinsi Riau telah menggelontorkan duit Rp 3,8 triliun untuk pembangunan proyek PON. Di luar duit itu, pemerintah mengucurkan dana pendukung Rp 456 miliar untuk fasilitas penunjang.

ALI ANWAR (PEKANBARU)

Berita terkait

Nurul Ghufron Minta Dewas KPK Ikuti Putusan Sela PTUN Tunda Sidang Putusan Etik

38 menit lalu

Nurul Ghufron Minta Dewas KPK Ikuti Putusan Sela PTUN Tunda Sidang Putusan Etik

Wakil KPK Nurul Ghufron meminta Dewas menunda sidang pembacaan putusan sidang etik atas penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Merasa Tersakiti, Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas KPK atas Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Bareskrim Polri

1 jam lalu

Merasa Tersakiti, Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas KPK atas Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Bareskrim Polri

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewan Pengawas KPK ke Bareskrim Polri. Dia berkata pelaporan ini sebagai bentuk pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

KPK Setor Rp 59,2 Miliar Uang Pengganti dan Rampasan dari Eks Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

11 jam lalu

KPK Setor Rp 59,2 Miliar Uang Pengganti dan Rampasan dari Eks Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK memastikan akan pro aktif untuk asset recovery agar pemasukan bagi kas negara. Termasuk kasus korupsi Dodi Reza Alex Noerdin.

Baca Selengkapnya

Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

13 jam lalu

Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Nurul Ghufron menggugat Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal, Kepala Bea Cukai Purwakarta Bungkam saat Tinggalkan KPK

14 jam lalu

LHKPN Janggal, Kepala Bea Cukai Purwakarta Bungkam saat Tinggalkan KPK

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean bergegas meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa dugaan kejanggalan dalam LHKPN-nya

Baca Selengkapnya

Koalisi Sipil Usulkan Lebih dari 20 Nama untuk Pansel KPK ke Jokowi

15 jam lalu

Koalisi Sipil Usulkan Lebih dari 20 Nama untuk Pansel KPK ke Jokowi

Kelompok sipil mengklaim bahwa pihak yang didorong untuk menjadi pansel KPK merupakan figur-figur yang memahami permasalahan pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya

KPK Jawab Nota Keberatan Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

17 jam lalu

KPK Jawab Nota Keberatan Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

KPK membantah dakwaannya pada eks hakim agung Gazalba Saleh tidak jelas

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rumah Anak Buah Syahrul Yasin Limpo di Kota Pare-Pare

19 jam lalu

KPK Sita Rumah Anak Buah Syahrul Yasin Limpo di Kota Pare-Pare

KPK menyita rumah Direktur Alat Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta di Pare-Pare

Baca Selengkapnya

Sidang Dugaan Pemerasan di Kementan oleh Syahrul Yasin Limpo Hari Ini, KPK Hadirkan 7 Saksi

19 jam lalu

Sidang Dugaan Pemerasan di Kementan oleh Syahrul Yasin Limpo Hari Ini, KPK Hadirkan 7 Saksi

KPK hadirkan tujuh pegawai Kementerian Pertanian untuk bersaksi dalam sidang dugaan pemerasan oleh Syahrul Yasin Limpo

Baca Selengkapnya

Soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK, Kepala PPATK: Masa Sih?

20 jam lalu

Soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK, Kepala PPATK: Masa Sih?

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, mengaku tidak percaya namanya diduga masuk dalam daftar calon anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya