Siswa SDN 2 Sikapat Kecamatan Sumbang Banyumas memperingati Hari Pendiidkan Nasional dengan membersihkan ruang kelas mereka yang kotor akibat atap sekolah hancur sejak Januari lalu, Rabu (2/5). Mereka terpaksa belajar di rumah warga karena sekolahnya tak kunjung diperbaiki. TEMPO/Aris Andrianto
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana membuat program baru untuk mengatasi angka putus sekolah di kalangan masyarakat miskin. Program ini dengan cara memberi kartu tunjangan untuk anak-anak di keluarga kurang mampu. "Tapi syaratnya mereka harus sekolah," kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim ditemui seusai Dialog tentang BOS, di kantornya, Jum'at, 13 Juli 2012.
Musliar mengatakan program ini nantinya berjalan seperti Bantuan Langsung Tunai. Pemerintah akan mendata keluarga miskin dan jumlah anak usia sekolah. Kemudian keluarga miskin akan diberi kartu beasiswa pendidikan. Namun syaratnya, anak-anak mereka harus masuk sekolah.
"Selama ini uang bantuan tunai lebih digunakan untuk kebutuhan lain," ujar Musliar. Inilah yang menyebabkan angka putus sekolah tinggi. Namun Kemendikbud belum bisa memaparkan teknis dan anggaran program ini. Ia memprediksi program kartu beasiswa ini akan selesai di tahun 2013.
Anggota Komisi X DPR RI bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Popong Otje Djundjunan mengharapkan Kemendikbud berkoordinasi juga dengan DPR. "Harus juga dibicarakan dengan DPR," kata anggota dewan dari fraksi Partai Golkar ini. Menurut ia, program baru ini membutuhkan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran atau pemberian tunjangan yang tidak pada tempatnya.
Sementara untuk dana Bantuan Operasional Sekolah, tahun ini terdapat kenaikan anggaran BOS sebesar 40 persen dari Rp 16,3 triliun di tahun 2011, menjadi Rp 23,5 triliun. Akibatnya dana satuan biaya per siswa per tahun untuk siswa SD dari Rp 397 ribu naik menjadi Rp 580 ribu. Sedangkan untuk siswa SMP naik dari Rp 570 ribu menjadi Rp 710 ribu.
