TEMPO.CO, Surabaya - Pengacara dari Surabaya, M. Sholeh, akan melayangkan gugatan judicial review terkait Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

Gugatan rencananya akan dilayangkan pada Jumat 13 Juli 2012 besok. "Saya besok jam 13.00 akan datang ke MK," kata Sholeh, Kamis, 12 Juli 2012. Gugatan itu sendiri akan mengatasnamakan, seorang warga DKI Jakarta yang bernama Abdul Hafidz. Sayang Sholeh enggan merinci siapa Abdul Hafidz ini.

Menurut Sholeh, pelaksanaan Pilkada DKI aneh karena mengacu pada dua undang-undang sekaligus, yaitu UU Nomor 29 Tahun 2007 serta UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pilkada. Apalagi, UU Nomor 29 Tahun 2007 hanya mengatur satu pasal, yaitu pilkada dua putaran harus digelar jika tidak ada calon yang mendapatkan suara 50 persen plus satu.

Padahal, dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pilkada disebutkan bahwa penetapan dua putaran hanya dilakukan jika tidak ada calon yang memperoleh 30 persen plus satu. "Lalu apa bedanya antara Jakarta dengan daerah lain. Ini sungguh aneh," kata Sholeh.

Dalam gugatan ini, MK juga didesak untuk segera memutuskan sehingga pelaksanaan Pilkada DKI dua putaran tidak sampai terjadi. Jika gugatan ini dikabulkan, dengan sendirinya pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama akan langsung dianggap menang pilkada.

Meskipun gugatan ini menguntungkan pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama, Sholeh membantah jika ini adalah pesanan. "Saya bukan orang Jakarta. Saya diskusi dengan beberapa teman dan sepakat untuk membuka mata kita semua akan kesalahan pelaksanaan Pilkada DKI," kata dia.

FATKHURROHMAN TAUFIQ