TEMPO.CO, Tasikmalaya - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, memastikan pasangan Budi Budiman-Dede Sudrajat terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota setempat periode 2012-2017. “Hasil final quick count pasangan nomor urut satu memperoleh suara terbanyak,” kata Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Cholis Muchlis, Selasa, 10 Juli 2012.
Menurut dia, meskipun belum memiliki kekuatan hukum tetap, tapi hasil perhitungan cepat ini memiliki kekuatan data objektif yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya, laporan disampaikan langsung dari setiap tempat pemungutan suara.
Cholis menjamin perolehan suara ini tidak akan berubah hingga penetapan rapat pleno KPU yang akan digelar pada Jumat, 13 Juli mendatang. “Kalau ada perubahan paling sedikit karena sumber yang melaporkan hasil suara ke kami hingga tadi malam sama dari petugas TPS,” ujarnya.
Cholis menambahkan, saat ini surat suara sedang disortir di tingkat kecamatan untuk direkapitulasi. Selanjutnya, surat suara beserta berita acara akan diserahkan ke KPU untuk dibawa ke rapat pleno penetapan hasil perolehan suara.
Berdasarkan perhitungan akhir Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tasikmalaya yang digelar di Gedung Juang 45, total suara yang masuk dari 1.097 TPS sebanyak 365.212, di antaranya suara sah sebanyak 348.000 dan suara tidak sah sebanyak 16.899 sah. Adapun jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 449.201 orang.
Dari hasil tersebut pasangan Budi-Dede mendapat 202.097 suara atau 58,02 persen . Pasangan Mumung Marthasasmita-Taufikfaturohman mendapatkan 28.556 suara atau 8,20 persen. Adapun pasangan wali kota yang saat ini (incumbent), Syarief Hidayat-Cecep Bagja, hanya mendapat 117.660 suara atau 33,78 persen.
SIGIT ZULMUNIR
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya