TEMPO.CO, Tasikmalaya - Ribuan warga Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menggunakan hak pilihnya untuk memilih wali kota dan wakil wali kota periode 2012-2017, Senin, 9 Juli 2012.
Proses pemilihan dilaksanakan mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB di 1.097 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 69 kelurahan. "Jumlah pemilih tercatat sebanyak 449.201 orang," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya, Cholis Muchlis.
Menurut dia, seluruh kebutuhan logistik telah disalurkan ke setiap TPS. Kebutuhan logistik itu terdiri dari dua kotak suara yang terdiri dari satu kotak berisi surat suara dalam keadaan disegel dan satu kotak lagi berisikan alas, alat coblos, kertas berita acara, tinta dan alat bantu tuna netra.
Bursa pemilihan kepala daerah ini diramaikan tiga pasangan calon. Dua pasangan diusung partai politik sedangkan satu pasangan calon diusung dari jalur perorangan atau independen. Dua calon yang diusung dari partai politik tersebut merupakan incumbent.
Pada nomor urut 1 ada pasangan Budi Budiman dan Dede Sudrajat (Wakil Wali Kota incumbent) yang diusung PPP, PBR, PBB, Partai Demokrat, PKB, dan PKS. Nomor urut 2, pasangan Mumung Marthasasmita dan Taufik Faturochman dari perseorangan atau tanpa dukungan partai politik.
Terakhir atau pasangan dengan nomor urut 3 adalah Wali Kota incumbent Syarif Hidayat dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan wakilnya, Cecep Bagja Gunawan, sebagai tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang diusung PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Golkar.
SIGIT ZULMUNIR
Berita terpopuler lainnya:
Partikel Tuhan dan Kiamat
Ada Lebih dari Satu Partikel Tuhan?
Pertama dalam Sejarah AS Senator Gay Menikah
Cerita Blak-Blakan Mantan Manajer Tom Cruise
Putri Kerajaan Arab Saudi Minta Suaka ke Inggris
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya