Penyumbang Siapkan Batu Pertama Gedung KPK  

Reporter

Editor

Rabu, 4 Juli 2012 13:30 WIB

TEMPO/Panca Syurkani

TEMPO.CO, Jakarta - Sumbangan untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengalir. Berbagai elemen masyarakat terus menyumbang. Tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga dalam bentuk barang.

Beberapa pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia hari ini, Rabu, 4 Juli 2012, menyerahkan bantuan bahan dasar bangunan, seperti batu bata, semen, dan paku ke posko koalisi Saweran Gedung KPK di kantor komisi antirasuah itu. Sebanyak tiga sak semen, 20 batu bata, satu buah ember, dan beberapa kilogram paku diserahkan ke posko saweran. "Apakah ini jadi modal peletakan batu pertama, terserah seperti apa teknisnya nanti," kata Ketua Bidang Pertahanan DPP KNPI, Mukhlis Ramlan.

KNPI juga menyiapkan tanah seluas dua hektare di Kalimantan Timur. "Kalau di Jakarta tidak bisa, kami sudah menyiapkan tanah di Samarinda untuk pembangunan gedung KPK," kata Mukhlis.

Koordinator Posko Saweran Gedung KPK, Illian Ditasari, mengatakan sumbangan dari berbagai pihak terus mengalir. "Sampai kemarin total sumbangan sudah mencapai Rp 166 juta," kata Illian. Adapun total sumbangan hingga hari ini belum dihitung.

Simpati terhadap pembangunan gedung KPK tidak hanya datang dari para aktivis antikorupsi. Rakyat jelata seperti pedagang kaki lima, pengecer koran, ibu rumah tangga, pengusaha, dan mantan pejabat juga ikut membantu pembangunan gedung komisi antirasuah. Ada yang menyumbang dengan uang tunai dan sebagian lagi ikut serta membantu mengumpulkan sumbangan.

Rencana pembangunan gedung KPK dihambat Komisi Hukum DPR yang memberi tanda bintang pada anggaran itu sejak 2008. Komisi antirasuah kala itu mengusulkan pembangunan gedung baru sebesar Rp 225,7 miliar untuk APBN 2009, tapi Komisi Hukum memberi tanda bintang. Tahun ini, KPK kembali mengusulkannya dengan sistem penganggaran tahun jamak, tapi DPR tak juga menghapus tanda bintang itu.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Hukum, I Gede Pasek Suardika, mengatakan anggaran pembangunan KPK pada APBN 2013 mulai dibahas di Senayan. "Kemarin pemandangan masing-masing fraksi," kata Pasek di KPK yang datang mendampingi Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum pagi tadi.

RUSMAN PARAQBUEQ

Berita terpopuler
Begini Cara Nachrowi Sindir Jokowi dan Alex

KPK Bidik Mobil Mewah Anas

Kiamat Internet Enam Hari Lagi

Mobil Anas Sudah Berpindah Tangan

Pasca Ribut Tari Tor-tor, Ini Usulan Malaysia

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

21 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya