TEMPO Interaktif, Jakarta: Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendesak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan publikasi hasil penghitungan suara sementara hingga selesainya pelaksanaan pemilu susulan dan keseluruhan penghitungan suara. "Publikasi hasil pemilu sangat lambat dan dapat menimbulkan beban psikologis politis massa parpol peserta," kata Sekretaris Umum Pimpinan PP Pemuda Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin dalam konferensi pers di kantor DPP Muhammadiyah Jakarta, Kamis (9/4). Selain itu, katanya, publikasi penghitungan suara ini dapat mempengaruhi masyarakat yang akan memberikan suara dalam pemilu susulan. Ia juga menilai lambatnya penghitungan suara akan berdampak pada berlarut-larutnya persoalan politik penetapan anggota DPR dan DPD. "Serta pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak tepat waktu," ujar Muslimin. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan Pusat Muhammadiyah menyayangkan pelaksanaan pemilu yang gagal dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah tanah air. Pelaksanaan pemilu susulan ini akan mengurangi obyektifitas hasil pemilu. "Hal tersebut juga menunjukan lemahnya kinerja Presiden Megawati," katanya.Sebagai kepala pemerintahan, lanjutnya, Presiden Magawati tidak mampu melaksanakan amanat rakyat sepenuhnya. Karena itu pemerintah dan KPU berkewajiban untuk bekerja sama dan bekerja lebih cermat hingga pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden seluruh warga negara dapat menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Abdul Mu'muti mempertanyakan akurasi dan efisiensi penghitungan suara yang dilakukan KPU dengan sistem teknologi informasi ini. "Seperti kita tahu penghitungan suara sangat lambat, jauh lebih lambat dari penghitungan suara sebelumnya. Ia juga mengkhawatirkan penghitungan suara sementara saat ini yang menggunakan sistem komputerisasi diperoleh hasil akhir yang tidak sama dengan penghitungan manual. Bila itu sampai terjadi dan berdampak pada molornya jadual pemilihan presiden maka pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah akan menuntut KPU. Poernomo Gontha Ridho - Tempo News Room