Pedagang menjajakan kaos bergambar wajah Aburizal Bakrie dalam pembukaan Rapimnas 3 Golkar di Hotel Aston, Bogor, Jawa Barat, Jumat 29 Juni 2012. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Bogor - Partai Golkar sepakat menyerahkan penentuan calon wakil presiden kepada calon presiden dari Golkar, Aburizal Bakrie. "Kami sepakat memberikan kewenangan kepada capres menentukan satu calon wapres," kata Syamsul Bachri, Ketua Komisi yang membahas bidang organisasi dalam rapimnas, di Bogor, Sabtu, 30 Juni 2012.
Menurut Syamsul, calon yang nanti diusulkan oleh Aburizal akan dibawa dalam rapimnas berikutnya untuk ditetapkan menjadi cawapres resmi oleh partai. Mengenai waktu pelaksanaan rapimnas berikutnya ditetapkan oleh ketua umum dan DPP. Syamsul yakin penetapan calon wakil presiden tetap akan dilaksanakan secara demokratis.
Meski Aburizal diberi kewenangan penuh untuk menetapkan cawapres, dalam menentukan capres tetap akan meminta masukan dan saran pengurus DPP, Dewan Pertimbangan, DPD dan ormas pendiri dan didirikan partai. "Penetapan cawapres tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam rapimnas."
Meski Aburizal diberi kewenangan menetapkan cawapres, rapimnas memberikan beberapa masukan. Di antaranya, memperhatian unsur kewilayahan, usia, dan ketokohan. Pendamping juga harus bisa mendongkrak suara Aburizal secara signifikan. "Tokoh yang diangkat juga harus memiliki komitmen mensukseskan pemerintahan di masa kepemimpinan Aburizal dan berwawasan keindonesiaan," kata pengurus DPD Nangroe Aceh Darussalam, Azhari Bashar.
Ketua Bidang Kesra, DPP Golkar, Djasri Marin, mengatakan partainya sengaja mempercepat penetapan cawapres untuk mempercepat konsolidasi. Penetapan cawapres, kata dia, bisa dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu legislatif pada 2014 mendatang. "Kami tidak mau konsolidasi baru terbangun di menit-menit akhir pendaftaran capres-cawapres." Partai, kata Djasri, mempersilakan Aburizal memilih wakil yang dianggap tepat. Dia yakin Aburizal akan memilih cawapres yang memiliki misi yang sama dalam menghadapi pilpres 2014.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
