TEMPO.CO, Jakarta- Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan bahwa tak ada alasan bagi komisinya untuk menunda pencairan anggaran gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, Kementerian Keuangan sudah menyatakan tak ada gedung negara yang kosong untuk digunakan KPK. "Saya tadi berbincang dengan staf Menteri Keuangan dan katanya Menkeu sudah mengirimkan surat soal ini," kata dia kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis 28 Juni 2012.
Sampai saat ini, Komisi Hukum belum juga menyetujui pencairan anggaran pembangunan gedung KPK senilai sekitar Rp 200 miliar itu. Komisi menganggap pembangunan gedung tak mendesak karena masih banyak gedung negara yang tak terpakai. Karena itu, mereka meminta KPK mencari terlebih dahulu gedung negara yang kosong dan bisa dipergunakan.
Martin mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, KPK sudah mengirim surat kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola aset negara. Surat itupun telah dibalas oleh Menkeu. "Suratnya saya dengar sudah diterima KPK dari Dirjen Kekayaan Negara," kata dia.
Sejauh ini, dia melihat ada kontradiksi dalam pembangunan gedung ini. DPR mudah saja meloloskan anggaran untuk pembangunan yang tak terlalu penting seperti wisma atlet, komplek olah raga Hambalang, pabrik flu burung, serta berbagai pembangunan bermasalah lainnya. "Lihat saja wisma atlet itu sekarang rumputnya sudah setinggi apa. Dengan anggaran begitu besar yang hanya digunakan beberapa hari saja DPR mau setuju, sementara untuk KPK sulit sekali," kata dia.
Martin menilai semakin lama polemik ini berlangsung justru akan menimbulkan citra buruk bagi DPR. "Saya khawatir ini akan menjadi bola salju yang menghantam DPR. Karena itu saya akan kembali meminta teman-teman di Komisi untuk segera saja mencairkan anggaran ini karena Menkeu saja sudah setuju," kata dia.
FEBRIYAN
Berita terkait
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
11 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaPengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK
13 jam lalu
Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK
Baca SelengkapnyaIstri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK
16 jam lalu
KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
19 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
20 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik
22 jam lalu
Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.
Baca SelengkapnyaPenyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka
22 jam lalu
Penyitaan rumah dalam dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka. Apa landasan penyitaan aset tersangka korupsi?
Baca Selengkapnya2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?
1 hari lalu
Windy Idol dan Nayunda Nabila Nizrinah terseret dalam dugaan kasus korupsi yang berbeda hingga diperiksa KPK. Apa sangkut pautnya?
Baca SelengkapnyaEks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya
1 hari lalu
Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal
1 hari lalu
KPK menjadwalkan pemanggilan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Senin pekan depan.
Baca Selengkapnya