Saweran Tukang Ojek Rp 2 Juta buat Gedung KPK  

Reporter

Editor

Rabu, 27 Juni 2012 16:02 WIB

Mantan vokalis band ST12 Charlie Van Houten (kanan) bersama praktisi hukum Ahmad Rifai (berdasi), berkeliling membawa kardus bertuliskan "Gerakan Peduli KPK", di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, 27 Juni 2012. Mereka melakukan aksi penggalangan dana masyarakat untuk mendukung pembiayaan pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi pop-Melayu sekaligus vokalis Setia band, Charlie van Hoeten, datang ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyerahkan hasil saweran masyarakat untuk pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ini uang dari saweran tukang ojek dan hasil ngamen," kata Charlie di depan ruang Komisi Hukum, Rabu, 27 Juni 2012.

Mantan vokalis ST-12 ini menyerahkan sumbangan sekitar Rp 2 juta. Sayangnya tak ada anggota Komisi yang bisa ditemui. Charlie hanya ditemui oleh staf Sekretariat Komisi Hukum, Novi Tondog. Novi pun menolak menerima uang sumbangan "Kami bukan setuju atau tidak setuju, tapi penganggarannya masih dalam proses."

Uang senilai Rp 2 juta itu dibawa Charlie ke DPR dengan kotak kardus bertuliskan "koin untuk KPK". Uang itu dikumpulkan dari hasil mengamen sekitar satu jam di kawasan Kramat Sentiong Jakarta Pusat. Charlie ngamen dari satu kedai ke kedai lain, bahkan di rumah makan Padang, Sederhana.

Charlie mengatakan uang itu sengaja diserahkan ke Komisi Hukum karena merupakan perwakilan rakyat. Dia mengaku tak mau mencampuri urusan politik di balik lambatnya pencairan anggaran untuk pembangunan gedung KPK pada anggaran 2012 itu. "Ini cuma aspirasi saya sebagai masyarakat yang kecewa terhadap banyaknya kasus korupsi."

Dengan penggalangan dana ini, Charlie berharap KPK bisa bekerja lebih baik. Dia yakin masyarakat masih menginginkan proses pemberantasan korupsi berjalan lebih cepat. Kinerja KPK juga tak seharusnya terhalang oleh keterbatasan ruang kerja. "Sebagai orang awam, saya hanya pengin Indonesia tanpa korupsi."

IRA GUSLINA SUFA

Politik Lainnya

Menteri Amir Syamsuddin Yakin Anas Tak Bersalah

Mengapa Anas Tak Serahkan KTP ke KPK?

Anas Berterima Kasih kepada KPK

Dukung Anas, Puluhan Pengurus Demokrat Datangi KPK

Andi Mallarangeng: Anas Tak Perlu Mundur






Advertising
Advertising





Berita terkait

BW Anggap Pembangkangan KPK ke Ombudsman Hal yang Tak Patut

6 Agustus 2021

BW Anggap Pembangkangan KPK ke Ombudsman Hal yang Tak Patut

KPK menolak menjalankan tindakan korektif yang diberikan Ombudsman perihal alih status pegawai.

Baca Selengkapnya

Deputi Pencegahan Bantah Lakukan Pelanggaran Kode Etik KPK

4 Mei 2019

Deputi Pencegahan Bantah Lakukan Pelanggaran Kode Etik KPK

Dia mengatakan tak pernah diperiksa oleh Direktorat Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK.

Baca Selengkapnya

Catatan 19 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Internal KPK versi ICW

18 Oktober 2018

Catatan 19 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Internal KPK versi ICW

ICW merilis data mengenai 19 dugaan pelanggaran kode etik di internal KPK dalam rentang 2010-2018.

Baca Selengkapnya

Tanggapi Data ICW, KPK: Sebagian Besar Sudah Ditindaklanjuti

18 Oktober 2018

Tanggapi Data ICW, KPK: Sebagian Besar Sudah Ditindaklanjuti

ICW merilis data 19 dugaan pelanggaran kode etik di internal KPK dalam rentang 2010-2018.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Ada 19 Pelanggaran Kode Etik di Internal KPK

17 Oktober 2018

ICW Sebut Ada 19 Pelanggaran Kode Etik di Internal KPK

ICW menyebut ada 19 pelanggaran kode etik di internal KPK para periode 2010-2018.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: Aris Budiman Tanpa Cacat dan Berintegritas

25 Oktober 2017

Tito Karnavian: Aris Budiman Tanpa Cacat dan Berintegritas

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, selama di Polri, Dirdik KPK Aris Budiman tanpa cacat dan berintegritas.

Baca Selengkapnya

Kajian Internal Soal Aris Budiman Sudah di Meja Pimpinan KPK

6 September 2017

Kajian Internal Soal Aris Budiman Sudah di Meja Pimpinan KPK

Hasil telaah pengawas internal terhadap Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman sudah berada di tangan pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Komisi Hukum Nilai Laporan Aris Budiman Belum Tentu Ada Pidana

3 September 2017

Komisi Hukum Nilai Laporan Aris Budiman Belum Tentu Ada Pidana

Nasir berpendapat bahwa laporan Aris Budiman terhadap Novel tidak akan menganggu hubungan antara kepolisian dengan KPK.

Baca Selengkapnya

Pengawas Internal KPK Mulai Bekerja Periksa Kasus Aris Budiman

3 September 2017

Pengawas Internal KPK Mulai Bekerja Periksa Kasus Aris Budiman

Pemeriksaan ini berkaitan dengan kedatangan Aris Budiman ke rapat panitia khusus hak angket DPR RI.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Aris Serang KPK Untuk Tutupi Perkaranya

3 September 2017

Pengamat Nilai Aris Serang KPK Untuk Tutupi Perkaranya

Laporan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman terhadap Novel Baswedan dinilai tidak tepat.

Baca Selengkapnya