TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera menuntaskan penyelidikan kasus korupsi yang menyeret petinggi partai, termasuk Ketua Umum Anas Urbaningrum. Menurut Ramadhan, semakin lama KPK menuntaskan kasus, selama itu juga partai tersandera.
"Kami juga ingin agar kasus ini tuntas," kata Ramadhan di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 26 Juni 2012.
Ramadhan mengatakan, KPK tidak boleh menggiring opini masyarakat bahwa ada si A atau si B dari Demokrat terlibat kasus korupsi. "Ini tidak elok. Kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan ada dua alat bukti, mainkan di situ dan eksekusi," kata Ramadhan.
Pemimpin KPK, kata Ramadhan, tidak boleh menyatakan pemeriksaan Anas akan menjadi pintu masuk penuntasan penyelidikan korupsi Hambalang. "Itu jelas beropini,” katanya. “Kalau yang tidak salah jadi salah, kami tidak tahu apa yang terjadi."
Ramadhan mengatakan partainya tidak akan mengintervensi KPK dalam melanjutkan penyelidikan kasus Hambalang. "Kami hanya minta KPK lakukanlah itu secara profesional."
KPK kemarin telah melayangkan surat panggilan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas akan dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus proyek pusat pendidikan dan latihan olahraga Hambalang pada 27 Juni 2012 besok.
Anas disebut-sebut terlibat dalam proyek Hambalang. Menurut bekas koleganya, M. Nazaruddin, PT Adhi Karya menggelontorkan duit Rp 100 miliar sebagai imbalan mendapatkan proyek. Sebanyak Rp 50 miliar mengalir ke Kongres Demokrat di Bandung pada 2010 untuk membiayai pemenangan Anas. Anas berulang kali membantah tuduhan Nazaruddin.
