Menteri BUMN Dahlan Iskan memberikan sambutan dalam perhelatan Mandiri CFO Forum di Jakarta, (14/6). Event ini mempertemukan sekitar 500 CFO korporasi berbagai sektor usaha di tanah air termasuk BUMN swasta dan PMA. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Pemalang - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan memutuskan menyumbangkan gajinya sebagai menteri selama enam bulan untuk menambah dana pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia beralasan sikapnya ini untuk kebaikan bersama.
“Saya secara pribadi menyerahkan gaji saya jadi menteri selama enam bulan untuk pembangunan gedung KPK,” kata Dahlan Iskan usai meresmikan pembangunan awal pabrik derivative gondorukem dan terpentin di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Senin, 25 Juni 2012 petang tadi.
Meskipu begitu, Dahlan Iskan mengaku tidak mengetahui nilai gajinya selama enam bulan yang hendak disumbangkannya itu. “Saya tak pernah mengambil, jadi tak tahu berapa nilainya,” ujar Dahlan menambahkan.
Menurut dia, selama menjadi menteri, gajinya dikumpulkan di sekretaris menteri dan baru tadi pagi ia memerintahkan untuk dikirimkan ke panitia pembangunan gedung KPK. Dahlan menyatakan badan usaha milik negara tak boleh menyumbang. Namun masing-masing direksi diperbolehkan, terserah nilai yang hendak disumbangkan. “Gaji selanjutnya juga akan disumbangkan, tapi untuk orang lain,” katanya.
Seperti diketahui, pembangunan gedung KPK terganjal pengesahan anggaran di DPR. Komisi Hukum yang menjadi mitra kerja KPK tak kunjung menyetujui penyaluran anggaran pembangunan gedung baru KPK. Anggaran senilai Rp 166 miliar itu masih dibintangi oleh Dewan. Akibatnya, Kementerian Keuangan tak bisa menyalurkan anggaran tersebut kepada komisi antirasuah itu.
KPK sendiri mengaku sangat membutuhkan gedung baru untuk meningkatkan kinerja lembaganya. Pasalnya, kantor yang ditempati KPK saat ini telah berusia 31 tahun alias sudah uzur.
Padahal, KPK bermaksud untuk menambah jumlah pegawainya yang saat ini berjumlah 750 menjadi sekitar 1.000 orang. Kondisi gedung yang sudah tua dinilai tak memadai untuk mendukung peningkatan kinerja KPK.
KPK kemudian memutuskan untuk menggalang dana. Wakil Ketua KPK Bambang Widjajono mengaku banyak menerima pesan pendek soal penggalangan dana untuk gedung KPK.
