TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah mengunjungi Meksiko dan Brazil untuk segera pulang ke Tanah Air dan mengatasi langsung masalah Papua.
“Sebaiknya Presiden langsung pulang saja hari-hari ini untuk segera bentuk tim penuntasan masalah Papua,” kata koordinator Konstras Haris Azhar, Selasa, 19 Juni 2012. “Adakan juga dialog berseri dengan berbagai pihak,” ujarnya menambahkan.
Haris ragu agenda dialog yang saat ini dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Djoko Suyanto akan menuai hasil yang baik. Ia menyebut Djoko tak cukup objektif melihat masalah Papua. Djoko dinilai cenderung membela aparat dalam kasus penembakan petinggi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni.
“Belum mendengar pendapat masyarakat, sudah bela polisi,” kata Haris.
Menurut Haris, seharusnya Djoko mengevaluasi terlebih dahulu kinerja aparat dalam mengamankan Papua. Dengan begitu, kepercayaan antara masyarakat dengan aparat bisa dibangun kembali. Baru setelah itu dilakukan dialog. “Yang dibutuhkan saat ini membangun kepercayaan orang Papua baru dialog,” kata Haris.
Kamis, 14 Juni 2012 lalu Wakil Ketua Komite KNPB Mako Tabuni tewas diterjang peluru aparat. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menyebutkan Mako merupakan salah satu pelaku berbagai penembakan gelap di Papua yang terjadi sebulan terakhit, terutama di Jayapura. Tewasnya Mako menimbulkan gelombang aksi balas dendam yang dilakukan simpatisan KNPB, seperti pembakaran rumah, sepeda, dan motor, serta mobil.
ANANDA BADUDU
Berita terkait
Mabes Polri Belum Usut Penyebar Kabar Bohong Tolikara
25 April 2016
Kepolisian mengungkapkan kerusuhan di Tolikara Papua merupakan kabar bohong.
Baca SelengkapnyaPolri Bantah Ada Kerusuhan di Tolikara
25 April 2016
Polri mengakui ada seorang pegawai Dinas Kependudukan yang meninggal.
Baca SelengkapnyaTolikara Rusuh Lagi, 1 Tewas 95 Rumah Dibakar
24 April 2016
Konflik Tolikara ini sudah terjadi sejak 9 April 2016 dan berlangsung hingga hari
ini.
Rusuh Tolikara, Hasil Uji Balistik: Bukan Peluru Polisi
8 September 2015
Selain melakukan uji balistik, Polda Papua juga sudah menggelar sidang pelanggaran disiplin terhadap personel Polres Tolikara.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum
11 Agustus 2015
Jokowi minta agar pelaku, aktor, maupun aparat yang salah prosedur penanganannya harus diperiksa dalam kasus Tolikara.
Baca SelengkapnyaPresiden GIDI Minta Penyidikan Kasus Tolikara Dihentikan
11 Agustus 2015
Presiden GIDI minta Kapolda Papua menyerahkan proses penyelesaian masalah tersangka kepada gereja dan umat muslim Tolikara.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM: Temukan Aparat yang Menembak Warga Tolikara
10 Agustus 2015
Komnas HAM mendesak Menkopolhukam agar memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mengusut penembakan Tolikara.
Baca SelengkapnyaRusuh Tolikara, Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran
10 Agustus 2015
Komnas HAM menemukan empat indikasi pelanggaran HAM pada kerusuhan di Tolikara.
Baca SelengkapnyaHasil Investigasi Tolikara, Komnas: Ada 4 Pelanggaran HAM
10 Agustus 2015
Pemerintah memastikan kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, tidak dipicu oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Baca SelengkapnyaTolikara Pulih, Begini Proses Pembangunan Musala dan Ruki
10 Agustus 2015
Pembangunan 85 ruki dan musalah untuk menggantikan ruki dan musalah yang terbakar saat amuk massa pada 17 Juli lalu.
Baca Selengkapnya