TEMPO.CO, Yogyakarta - Terjadinya kekosongan jabatan wakil menteri setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan jabatan itu dinilai sebagai cermin buruknya komunikasi politik pemerintah selama ini. “Katanya selama ini sudah ada komunikasi baik dengan lembaga lainnya? Kalau seperti ini bisa muncul kan berarti (komunikasi) itu hanya seremonial,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Maruarar Sirait, di Yogyakarta, Selasa 5 Juni 2012.
Ara, panggilan Maruarar, juga menganggap pemerintah telah mengabaikan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. “Sejak awal kami di DPR sudah ikut mengingatkan soal landasan itu, tapi ya tidak dianggap,” kata dia menyesalkan.
Meski demikian, karena keputusan Mahkamah Konstitusi sudah dikeluarkan, pihaknya pun meminta pemerintah menaati keputusan tersebut. Menurut Maruarar, saat ini, sebagai lembaga pengawasan, pihaknya mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan langkah guna menindaklanjuti persoalan. Hal ini perlu segera ditangani agar tak keburu menimbulkan persoalan lain yang berdampak pada kinerja pemerintahan.
“Misalnya dengan kondisi di Kementerian Kesehatan, yang sampai sekarang masih belum memiliki menteri baru. Pemerintah seharusnya segera merumuskan penanggungjawabnya,” kata dia.
Maruarar menuturkan persoalan Wamen ini tak sekadar pertaruhan citra pemerintah, tapi juga menyangkut soal kemanusiaan. Para wamen yang sudah diangkat itu sebelumnya tak pernah merencanakan diangkat mengisi jabatan. Namun kemudian harus berhenti mendadak karena ada masalah. “Posisi (wamen) itu kan bukan mereka yang minta," kata dia.
PRIBADI WICAKSONO
Berita terkait
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
1 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
2 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
2 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
3 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
3 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
3 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaDPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
3 hari lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
3 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSuplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
4 hari lalu
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya