TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mendukung rencana mengubah Universitas Pancasila (UP) yang swasta menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Ia mengatakan pemerintah perlu memiliki kampus yang fokus meneliti ide tentang pancasila.
“Ketika muncul ide mengubah UP menjadi kampus negeri, tanpa pikir panjang saya setuju,” kata Jimly di Universitas Pancasila pada Selasa siang, 29 Mei 2012.
Jimly mengatakan peralihan UP dari kampus swasta menjadi negeri tak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengatakan sumber daya dan finansial UP saat ini sudah kuat. “Sudah bisa mengelola dengan otonom,” katanya.
Ketua Harian Pusat Studi Pancasila UP Yudi Latif mengatakan nantinya UP berkomitmen untuk mengembangkan studi tentang pancasila. UP akan mengintegrasikan studi tentang pancasila ke dalam kurikulum.
Peralihan tersebut juga didukung oleh ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas. Taufiq mengatakan peralihan ini merupakan kesempatan baik untuk mengembangkan studi tentang pancasila. Pemerintah, kata dia, juga perlu menambah pusat-pusat studi pancasila di kampus-kampus. “Kalau pemerintah tidak mau kan malu,” kata politisi PDI-P tersebut.
Begitu juga dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie. Marzuki mengatakan peralihan kampus UP dari swasta menjadi negeri adalah suatu hal yang positif. Marzuki mengatakan UP bisa mengambil peran mengaktualisasikan kembali penelitian tentang pancasila di ranah akademik. “Ini sudah lama hilang,” katanya.
Ketua Senat Fakultas Hukum UP Reinaldo Arif Budiman mengatakan mahasiswa masih mengkaji peralihan UP dari swasta menjadi negeri. Ia mengatakan di kalangan mahasiswa muncul suara pro maupun kontra. “Kita kaji dulu positif dan negatifnya,” kata dia.
