KPU dan Panwaslu DIY Kecam Pernyataan Hartono

Reporter

Editor

Senin, 15 Maret 2004 21:58 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Kampanye Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) di Sleman Yogyakarta yang menampilkan Ketua Umumnya, Jenderal (Purn) R. Hartono, menuai kecaman. Hartono yang dalam kampanyenya mengajak masyarakat untuk menjadi anteknya Soeharto, dinilai telah melukai hati masyarakat dan sangat tidak etis. KPU dan Panwaslu DI Yogyakarta sedang mencari pasal untuk memberi teguran atau sanksi kepada Hartono.Anggota Panwaslu DI Yogyakarta, Muhammad Wafiek, kepada Tempo News Room hari ini (15/3) mengatakan pernyataan Hartono saat kampanye di Yogyakarta memang menimbulkan keluhan dari berbagai pihak. Masyarakat, katanya, menyayangkan pernyataan Hartono yang secara terang-terangan mengajak masyarakat menjadi antek-anteknya Soeharto."Panwaslu sangat hati-hati untuk menyikapi masalah ini karena Soeharto bukanlah seseorang atau organisasi yang dilarang di negeri ini. Hanya memang, pernyataan Hartono yang mengajak masyarakat menjadi antek konotasinya jelas negatif. Kata antek dikenal masyarakat sebagai sebuah konotasi jelek. Kita sedang mencari pasal-pasal mana yang bisa untuk menjerat Hartono," kata Wafiek.Menurut Wafiek, sampai saat ini Panwaslu masih menunggu laporan resmi dari masyarakat atau dari partai politik lain terkait kampanye yang dilakukan Hartono. Jika ada laporan resmi, kata dia, Panwaslu akan segera menindaklanjuti, yang mungkin bisa dikaitkan dengan pelanggaran keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2004.Di tempat terpisah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yogyakarta, Suparman Marzuki, menyatakan pihaknya akan memberi peringatan kepada Hartono terkait pernyataannya. Menurutnya, kampanye Hartono yang mengajak masyarakat menjadi anteknya Soeharto dinilai tidak sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) SK KPU Nomor 1 Tahun 2004."Dalam kampanye diharuskan sesuai dengan sopan-santun dan tata krama. Pernyataan Hartono jelas sebuah pernyataan emosional. Apa tidak ada kalimat lain sehingga harus emosional seperti itu," kata Suparman.Seperti diberitakan, dalam kampanyenya Minggu (14/3) di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, R. Hartono secara terang-terangan mengajak masyarakat untuk menjadi antek Soeharto. Dengan nada bangga Hartono menyatakan bahwa dirinya yang orang Madura adalah anteknya Soeharto, masa orang Yogyakarta tidak mau menjadi anteknya Pak Harto.Sementara itu Koordinator Gerakan Anti-Politisi Busuk Provinsi Yogyakarta, Kamal Firdaus SH, kepada Tempo News Room mengatakan dalam konteks politik pernyataan Hartono adalah suatu yang wajar. Hanya masalahnya, kata Kamal, tergantung masyarakat bersedia atau tidak kembali ke zaman Soeharto dulu."Ya, kalau mau kehidupan demokrasi dibelenggu, ada penculikan mahasiswa, kebebasan pers dikebiri, kebebasan menjalankan agama dikekang, ya silakan. Sehingga yang harus diingat, hidup pada masa Pak Harto jelas sangat sengsara. Ada Undang-Undang Subversif, ada penembakan misterius, dan sebagainya," kata Kamal. Syaiful Amin - Tempo News Room

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

1 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

1 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

1 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

1 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

2 hari lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

3 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

3 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

5 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

7 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

8 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya