Ongkos Kampanye Mega dengan Fasilitas Negara Diganti Partai

Reporter

Editor

Senin, 15 Maret 2004 18:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menjamin segala bentuk kegiatan Megawati Sukarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDIP selama masa kampanye akan dicatat dan diperhitungkan, sehingga tidak menjadi beban negara. Untuk segala urusan partai yang memakai fasilitas negara, PDIP akan menunggu tagihan atau invoice dari Sekretariat Negara. Hal itu dikatakan Bendahara DPP PDIP Noviantika tanpa menyebutkan besarnya anggaran kampanye Megawati yang menggunakan fasilitas Negara. Yang pasti kita siap dan akan membayar tagihan itu, ujar Noviantika, Senin (15/3). Menurutnya, fasilitas negara yang paling banyak digunakan Megawati adalah pesawat. Sedangkan fasilitas-fasilitas lainnya dianggap melekat sebagai fasilitas presiden, seperti soal kesehatan, pengamanan oleh Paspampres. Kalau pengamanan, jangankan yang masih aktif, yang sudah selesai menjabat presiden pun masih mendapatkannya, katanya. Mengenai penggunaan pesawat negara, menurut Noviantika, merupakan hal wajar dan bukan hal yang harus diramaikan. Dia menyebutkan dua kandidat presiden yakni Amien Rais dan Surya Paloh yang secara khusus mencarter pesawat. Bahkan Presiden Amerika Serikat George W. Bush menggunakan pesawat Air Force One untuk berkampanye tapi tak dipersoalkan oleh lawan politiknya. Yang penting Insya Allah kami tidak akan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau golongan dan sekali lagi kami siap membayar biaya Ibu Mega selama berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara, ujarnya. Ecep S. Yasa Tempo News Room

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

5 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

33 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

36 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

37 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

41 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

45 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

51 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

53 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

55 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

57 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya