Peringatan Keras Bagi PPP Yogyakarta

Reporter

Editor

Sabtu, 13 Maret 2004 20:21 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Banyak pihak menyesalkan kasus tindak kekerasan simpatisan Partai Persatuan Persatuan (PPP) saat berkampanye. Komisi Pemilu Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Yogyakarta, Sabtu (13/3), menggelar rapat dan membahas insiden itu. KPU Kota Yogyakarta pun langsung mengeluarkan surat peringatan tertulis kepada petinggi PPP Kota Yogyakarta. "Ada dua pelanggaran. Pertama, pembacokan yang akan masuk pelanggaran hukum pidana dan akan diproses polisi. Kedua, PPP melakukan pelanggaran karena mengubah dan melanggar rute arak-arakan berkampanye," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta, Miftachul Alvin, Sabtu (13/3).Seperti diberitakan TNR sebelumnya, simpatisan PPP yang menggelar kampanye arak-arakan kendaraan bermotor, Jumat (12/3) sore, melakukan penganiayaan terhadap pengguna jalan lainnya. Gatot Arifiantoro (30 tahun), warga Kauman GM I/89 Yogyakarta menjadi korban pembacokan simpatisan PPP di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta. Gatot sebenarnya sudah menepi dari jalan raya, tapi tetap saja didatangi beberapa orang dari massa PPP dan langsung dianiaya dengan menggunakan senjata tajam. Gatot yang saat itu membonceng Euis -temannya, sempat mengalami luka parah pada bagian kaki, lengan kiri dan punggung.Menurut Alvin, kampanye PPP telah melanggar Keputusan KPU nomor 701/2003 yang mengatakan, massa dan peserta kampanye suatu partai politik harus berangkat dan pulang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan. "Seharusnya massa PPP Kota Yogyakarta tidak melewati Jalan Tamansiswa. Tapi kenyataannya, mereka melanggar ketentuan itu," kata Alvin.Hal senada dikatakan Ketua Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Yogyakarta, Agus Triyatno. "Untuk kasus kriminalnya, polisi sudah menangani dan mengidentifikasi pelaku pembacokan. Untuk pelanggaran kampanye, kita sudah merekomendasikan agar PPP mendapat teguran atau peringatan keras," kata Agus. Syaiful Amin - Tempo News Room

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

10 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

11 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

5 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya