TEMPO.CO , Jakarta:-Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kini KPK juga mengusut kasus pencucian uang hasil korupsi Hambalang yang diduga mengalir ke Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010.
Kemarin lembaga antikorupsi itu memanggil bekas Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Minahasa Tenggara, Diana Maringka. Diana dicecar oleh penyelidik KPK seputar politik uang dalam Kongres Demokrat oleh tim sukses Anas Urbaningrum. “Saya enggak tahu soal proyek Hambalang, tapi saya tadi ditanya soal bagi-bagi duit di Kongres Bandung waktu itu,” kata Diana kepada wartawan seusai pemeriksaan.
Kepada penyelidik, Diana mengungkapkan beberapa kali menerima uang dari tim Anas, masing-masing sebesar Rp 100 juta, US$ 7.000, dan Rp 30 juta. Uang itu, kata dia, mengalir beserta instruksi untuk memilih Anas sebagai ketua umum. Soal sumber dana itu, Diana mengaku tak tahu.
Diana pun telah melaporkan dugaan praktek money politics itu kepada Komisi Pengawas Partai Demokrat. Ia menyerahkan bukti satu unit telepon seluler BlackBerry Gemini pemberian tim sukses Anas.
Selain Diana, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPC Demokrat Bualemo, Gorontalo, Ismiyati Saidi. Namun Ismiyati tak memenuhi panggilan.
Ismiyati pernah mengaku kecipratan duit saat kongres di Bandung. Hal itu diungkapkannya saat bersaksi untuk Muhammad Nazaruddin dalam sidang kasus suap Wisma Atlet di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, medio Maret lalu.
Sebelumnya, Nazaruddin dalam sejumlah kesempatan menyebut Grup Permai mendapat komisi Rp 100 miliar dari kontraktor Hambalang, PT Adhi Karya Tbk. Separuh duit itu digunakan untuk memenangkan Anas di Bandung. Sisanya mengalir ke petinggi Kementerian Olahraga dan politikus Senayan.
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menuturkan, penyelidikan kasus Hambalang baru soal proses penerbitan sertifikat pembebasan lahan dan pengadaan. Ia membantah pengusutan sudah menyentuh soal aliran duit proyek ke Kongres Demokrat. “Kalau ada pertanyaan yang berkembang di tengah penyelidikan, ya, bisa saja,” ujarnya.
Meski sudah memeriksa 50 saksi lebih, KPK belum menjadwalkan pemeriksaan Anas. “Sampai hari ini belum ada jadwal meminta keterangan Anas. Tidak tahu kalau minggu depan,” kata dia.
Anas belum bisa dimintai konfirmasi. Namun berulang kali ia menyanggah terlibat kasus Hambalang. PT Adhi Karya juga membantah telah memberikan uang. Adapun Ketua Komisi Pengawas Demokrat T.B. Silalahi mengatakan sulit membuktikan dugaan politik uang dalam Kongres Bandung. Ia beralasan, bukti yang diterima sangat minim. “Kami menunggu bukti lain,” ujarnya.
Mengenai dugaan keterlibatan Anas, Silalahi menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk membuktikan. "Sudah ditangani KPK. Komwas (Komisi Pengawas) hanya memantau," kata dia.
ISMA SAVITRI | IRA GUSLINA SUFA | AGUSSUP
